Stunting di Malut Lebih Tinggi dari Nasional, Samsuddin A Kadir Dorong Strategi Khusus Kepulauan

TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI– Sekretrasi Provinsi (Sekprov), Samsuddin A. Kadir, membuka kegiatan penilaian kinerja 8 Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Maluku Utara Tahun 2025 di Ternate, Selasa (26/8/2025).

Dalam sambutannya, Samsuddin menegaskan bahwa stunting masih menjadi persoalan serius di Maluku Utara, dengan prevalensi yang masih lebih tinggi dari angka nasional.

Data SSGI 2024 mencatat, prevalensi stunting di Malut mencapai 23,2 persen, sementara rata-rata nasional berada pada angka 19,8 persen.

Baca juga: Rakerwil PKB Maluku Utara, Sherly Laos: Politik Harus Jadi Sarana Perjuangan Rakyat

“Artinya, satu dari empat anak di Maluku Utara berisiko kehilangan masa depan mereka. Ini alarm keras bagi kita semua,” tegasnya.

Ia memberikan apresiasi kepada daerah yang berhasil menurunkan angka stunting, seperti Halmahera Tengah yang mencatat penurunan signifikan hingga 9,8 persem dan Halmahera Barat yang turun 4 persen.

Namun ia juga menyoroti adanya daerah yang justru mengalami peningkatan, di antaranya Halmahera Timur, Halmahera Selatan, Pulau Morotai, dan Kepulauan Sula.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa delapan aksi konvergensi sebagaimana diamanatkan Perpres No. 72/2021, tidak boleh dijalankan sebatas formalitas.

“Analisis situasi harus berbasis data nyata, rembuk stunting jangan hanya seremoni, rencana kegiatan harus realistis, dan peran desa harus benar-benar terasa. Delapan aksi ini harus jadi transformasi nyata, bukan rutinitas laporan tahunan,” jelasnya.

Sebagai provinsi kepulauan, ia menilai Maluku Utara membutuhkan strategi khusus, seperti layanan mobile clinic dan telemedicine untuk pulau terpencil, program gizi lokal berbasis ikan segar, kelor, dan sagu, hingga edukasi keluarga yang melibatkan masjid, gereja, sekolah, dan tokoh adat.

“Penurunan stunting bukan sekadar target program, tetapi komitmen politik sekaligus komitmen moral. Tidak ada alasan bagi kita membiarkan anak-anak Maluku Utara kehilangan masa depan hanya karena kita terlambat bertindak,” ujarnya.

Baca juga: Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara Soroti Kenaikan Belanja Modal dalam APBD Perubahan 2025

Mantan Pj Gubernur Malut ini menegaskan, komitmen ini sejalan dengan visi pembangunan Malut 2025–2029: “Menjaga Keberagaman dan Pemerataan Pembangunan. Maluku Utara Bangkit, Maju, Sejahtera, Berkeadilan, dan Berkelanjutan.”

Ia berharap, forum penilaian ini menjadi titik balik gerakan bersama melawan stunting.

“Gerakan ini harus inovatif, inklusif, dan berkeadilan. Kita ingin setiap anak Maluku Utara tumbuh sehat, cerdas, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (*)