Tauhid Soleman Sebut tidak ada Bahasan Perbaikan Jalan Ternate di Pertemuan Bersama BPJN dan PUPR

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Wali Kota Ternate M. Tauhid Soleman menyebut tidak ada pembahasan perbaikan jalan rusak saat pertemuan bersama Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Maluku Utara dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Pertemuan bersama BPJN Maluku Utara dan Dinas PUPR Kota Ternate yang berlangsung Senin 25 Agustus 2025 kemarin ini, kata Tauhid Soleman, hanya bersifat silaturahmi.

Sejalan dengan hal itu, Tauhid Soleman juga menegaskan bahwa perbaikan jalan nasional yang rusak di Kota Ternate bukanlah kewenangan Pemkot, melainkan tanggung jawab Pemerintah Pusat melalui BPJN.

Baca juga: Saksi Ungkap Detik-detik Rantis Brimob Lindas Driver Ojol Saat Demo: Siapa Saja di Depan Dihajar

“Pertemuan kemarin bersama BPJN dan Dinas PUPR itu tidak membahas soal perbaikan jalan. Mereka hanya datang untuk bersilaturahmi,” kata Tauhid kepada wartawan, Jumat (29/8/2025).

Ruas Jalan Nasional Rusak Parah, Warga Pertanyakan Tindak Lanjut

Sebelumnya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR dikabarkan telah mengalokasikan dana insentif sebesar Rp 30 miliar untuk perbaikan 20 ruas jalan nasional di Kota Ternate, dengan total panjang sekitar 15 kilometer.

Namun hingga kini, pelaksanaan proyek tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan.

Beberapa ruas jalan nasional yang masih mengalami kerusakan parah di antaranya Jalan Pahlawan Revolusi (depan Taman Film), Jalan Juma Puasa (sekitar TPU China), Jalan Nukila (utara Gedung PGM).

Lalu Jalan Melati (depan Panti Sosial Himo-Himo), Jalan Balibunga, dan Jalan Jeruk (menuju Sport Hall).

Soal Dana Insentif Rp 30 Miliar: Bukan Program Pemkot Ternate

Terkait informasi mengenai dana insentif atau reward sebesar Rp 30 miliar ini kata Tauhid Soleman, iatidak mengetahui secara rinci teknis dan pelaksanaannya.

“Kalau soal reward Rp 30 miliar, itu bukan kegiatan atau program dari pemerintah kota. Kami tidak tahu soal itu,” ujarnya.

Ia menambahkan, Pemkot Ternate hanya dapat melakukan perbaikan jalan apabila ruas jalan tersebut berada di bawah kewenangan pemerintah kota.

“Kalau kegiatan perbaikan jalan, itu kecuali memang milik pemerintah kota,” tegasnya.

Kepala Dinas PUPR Kota Ternate, Rus’an M. Nur Taib, maupun pihak BPJN Maluku Utara hingga kini belum memberikan penjelasan resmi terkait kelanjutan penggunaan dana insentif tersebut.

Warga pun mempertanyakan kejelasan realisasi anggaran yang digadang-gadang akan memperbaiki kualitas infrastruktur jalan nasional di kota ini.

Mereka berharap pemerintah pusat dan daerah segera berkoordinasi agar proyek tersebut segera direalisasikan demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan. 

Pedagang Pandara Kananga Curhat ke Wakil Wali Kota Ternate

Pedagang yang menempati kawasan kuliner Pardara Kananga mengelukan biaya sewa lapak yang mahal dan fasilitas rusak ke Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar.

Keluhan yang disampaikan oleh 34 pedagang ini disampaikan melalui pertemuan yang berlangsung pada Selasa 26/8/2025 di Kantor Dinas Perindustrian dan Pedagang Kota Ternate.

Ketua Pedagang Pandara kananga Umiyati Abdullah mengatakan, pihaknya merasa keberatan dengan biaya sewa lapak terlalu mahal yang terapkan pemerintah kota yakni Rp 850 ribu per bulan.

"Sudah setahun kita tidak membayar biaya sewa karena nilainya terlalu mahal, ini sangat memberatkan kami, "ujarnya.

Menurutnya, selain biaya sewa, fasilitas penunjang tidak lagi berfungsi kurang lebih setahun terakhir.

"Karena fasilitas penunjang seperti air bersih, drenase dan kamar mandi sudah lama rusak."

"Lampu (listrik) kita tanggung sendiri. Bahkan kalau hujan sangat mengganggu pendapatan karena sepi pengunjung, "jelasnya.

Oleh sebab itu, ia meminta ke pemerintah kota untuk menuturkan biaya sewa ke harga 500 ribu per bulan.

"Selain turunkan harga sewa, pemkot juga harus memperbaiki fasilitas yang saya bilang tadi, "harapnya.

Merespon hal tersebut, Nasri Abubakar mengaku permintaan pedagang sudah disampaikan ke Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman.

"Untuk mengubah biaya tarif sewa kita perlu koordinasi kepada pihak terkait, "katanya.

Baca juga: DPMD Halmahera Selatan Siap Fasilitasi Samsat Tarik Pajak Kendaraan di Setiap Desa

Sementara fasilitas penunjang, pemerintah kota akan berupaya mengperbaiki demi kenyamanan semua pihak.

"Kita akan perbaiki, tapi saya minta agar kalian (pedagang) penuhi dulu kewajiban."

"Kalau hak kalian sudah diberikan, maka kewajiban harus ditunaikan ya bapak ibu, tandas Nasri Abubakar. (*)

(TribunTernate.com/Julfikram)