Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sebanyak 9 Fraksi DPRD Maluku Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. 

Pandangan tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna ke-40 di Ruang Paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi, Selasa (2/9/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray, didampingi Wakil Ketua II Husni Bopeng dan Wakil Ketua III Husni Salim.

Hadir pula Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta Forkopimda.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Paduan Suara Malut Siap Guncang IKN - Rencana Pembangunan 3.000 Rumah ASN

M Iqbal Ruray menjelaskan, Pemprov Maluku Utara telah menyampaikan penjelasan Ranperda APBD-P 2025 pada 25 Agustus lalu.

"Hari ini 9 fraksi semuanya menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan umum, "kata Iqbal.

Fraksi Golkar

Ketua Fraksi Golkar Farida Djama, menyebut postur APBD-P 2025 tercatat Rp 3,505 triliun atau naik 1,76 persen (Rp60,75 miliar) dari APBD induk Rp 3,444 triliun.

Namun, Golkar menilai terdapat perbedaan data target pendapatan daerah antara RAPBD-P dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Per 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan Rp 2,43 triliun (75,27 persen) dari target Rp 3,23 triliun.

"Perbedaan ini masalah fundamental, TAPD harus lebih cermat menyusun RAPBD-P, "tegas Farida.

Golkar juga menyoroti proyeksi kenaikan PAD hingga Rp 1,167 triliun atau naik 35,51 persen.

Menurutnya, proyeksi itu tidak realistis karena hanya sektor pajak daerah yang menunjukkan capaian memadai (95,74 persen dari target Rp 710 miliar), sedangkan retribusi dan PAD lain masih di bawah 70 persen.

Belanja daerah dalam APBD-P 2025 tercatat Rp 3,498 triliun, naik Rp 84,39 miliar (2,47 persen) dari APBD induk. Namun hingga triwulan III, realisasi belanja baru 46,08 persen.

"Ini berisiko menumpuk di akhir tahun dan menurunkan kualitas output pekerjaan, "ucap Farida.

Golkar juga menyoroti penurunan surplus dari Rp 30,46 miliar menjadi Rp 6,83 miliar (turun 77,57 persen).

"APBD yang baik diukur dari kualitas belanja, bukan sekadar surplus,"pungkasnya.

Fraksi PDI P

Juru bicara Fraksi PDI P Merlisa Marsaoly, menekankan APBD-P 2025 harus diarahkan pada agenda prioritas pembangunan daerah.

"APBD harus mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran, "tegasnya.

PDI Perjuangan juga mendorong evaluasi dan optimalisasi pemungutan PAD 2024 sebagai dasar peningkatan PAD 2025. 

Menurut Merlisa, target PAD yang tinggi harus diimbangi kerja keras OPD.

Ia juga menyoroti lemahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan, potensi penerimaan yang belum tergali, serta pelayanan pajak dan retribusi yang masih minim sarana. 

"Kami pertanyakan langkah konkret gubernur dalam mengatasi persoalan PAD yang berulang setiap tahun, "ujarnya.

Selain itu, belanja daerah dinilai tidak konsisten karena sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah.

"Kami minta langkah nyata gubernur agar APBD efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,"tambahnya.

Fraksi NasDem

Ketua Fraksi NasDem, Abdullah Hatari, menilai orientasi belanja daerah dalam APBD-P 2025 sudah mendukung efektivitas perangkat daerah. Belanja tercatat Rp 3,498 triliun atau naik Rp84,39 miliar dari APBD induk.

APBD-P 2025 masih mencatat surplus Rp 6,83 miliar, meski turun 77,57 persen dari Rp 30,46 miliar di APBD induk. 

"NasDem mengapresiasi capaian surplus ini dan berharap pemerintah konsisten menjaga pengelolaan keuangan,"ujarnya.

Fraksi PKS

Juru bicara Fraksi PKS, La Putu, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam APBD-P 2025.

Dengan penurunan transfer pusat, PKS mendorong Pemprov menggali pendapatan baru dari optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, dan investasi. 

"PAD harus ditingkatkan tanpa membebani masyarakat, "katanya.

PKS juga meminta perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

Fraksi Hanura

Juru bicara Fraksi Hanura, Iswanto, menilai alokasi APBD-P 2025 belum seimbang.

Pendidikan mendapat Rp822,78 miliar (23,5 persen) dan kesehatan Rp 422,55 miliar (12,1 persen), namun distribusinya dinilai belum merata.

Menurutnya, pendidikan masih dominan pada biaya operasional sementara infrastruktur kurang, dan layanan kesehatan belum merata.

Sektor lain seperti perumahan Rp 79,91 miliar, sosial Rp 39,63 miliar, juga dinilai minim.

"Belanja hibah naik Rp 42,27 miliar, tanah Rp 55,58 miliar, sementara bantuan sosial turun Rp 1,31 miliar, jalan dan irigasi turun Rp31,90 miliar. Ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Hanura meminta refocusing belanja ke infrastruktur dasar, bantuan sosial, pangan, perikanan dan pengendalian inflasi.

Fraksi Gerindra

Juru bicara Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, mempertanyakan mekanisme perubahan APBD apakah sesuai indikator Pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Gerindra juga menyoroti kenaikan pendapatan menjadi Rp 3,5 triliun, mendorong optimalisasi potensi daerah, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah 3T.

"Porsi lebih besar harus untuk jalan, listrik, air bersih, dan kebutuhan dasar, "katanya.

Fraksi PKB

Juru bicara Fraksi PKB, Muksin Amrin, menekankan APBD-P 2025 harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

Ia menyoroti penurunan surplus sebagai tanda kehati-hatian fiskal. PKB mendorong optimalisasi PAD, fokus belanja pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi.

"APBD Perubahan harus mencerminkan kebutuhan rakyat. Transparansi wajib dijaga dari perencanaan hingga pelaksanaan, "tegasnya.

Fraksi API

Ketua Fraksi API, Jamrud Hi. Wahab, menyebut pendapatan Rp 3,5 triliun harus diarahkan ke sektor prioritas.

API juga meminta penjelasan detail alokasi program pengentasan kemiskinan.

Serapan anggaran harus ditingkatkan, terutama pada program SDM, daya saing ekonomi dan infrastruktur. 

"Kegiatan dengan serapan rendah tidak boleh terulang, "ujarnya.

Baca juga: Penekanan Khusus Jamintel Kejagung untuk Kades se Maluku Utara

Fraksi Bintang Demokrat

Juru bicara Fraksi Bintang Demokrat, Haryadi Ahmad, menekankan APBD-P harus mendukung realisasi visi-misi gubernur dan wakil gubernur.

"Penggunaan anggaran harus akuntabel, efisien, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, "katanya.

Menurutnya, APBD tidak boleh sekadar administratif, melainkan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (*)