TKD Pulau Taliabu 2026 Turun Rp 145,57 Miliar

TRIBUNTERNATE.COM, TALIABU - TKD atau Dana transfer ke daerah Tahun 2026 Pulau Taliabu diperkirakan anjlok Rp 145,57 miliar.

Dikutip dari Tribunbatam.id, Data Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan (DPJK) Kemenkeu menyebutkan, dibandingkan pagu Rp 587,60 miliar di tahun 2025, TKD 2026 Pulau Taliabu disinyalir akan turun menjadi Rp 441 miliar.

Penurunan ini merupakan imbas dari langkah pemerintah memangkas TKD 2026 hingga 24,8 persen.

Baca juga: Penutupan Kaiyasa Open Tournament: Kapolda Malut Irjen Pol Waris Agono Ajak Warga Jauhi Miras

Dalam RAPBN 2026, Anggaran TKD ditetapkan sebesar Rp 650 triliun. Angka ini menunjukkan koreksi sebesar 24,8 persen jika dibandingkan dengan proyeksi TKD 2025 yang mencapai Rp 864,1 triliun.

Dana transfer daerah adalah bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada pemerintah daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dana ini bertujuan mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal, mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah, serta meningkatkan kualitas layanan publik di daerah.

Melihat pemangkasan alokasi TKD, praktis dana transfer ke daerah juga akan dipangkas.

Pagu anggaran TKD Pulau Taliabu 2025 sebesar Rp 587,60 miliar. Sementara realisasi hingga September mencapai Rp 355,90 miliar atau 60.57 persen.

Belum ada rincian atau besaran berapa pemangkasan TKD Pulau Taliabu 2026. Begitu juga dengan komponen apa saja yang akan dipangkas.

Hitung-hitungan kasar bila mengacu penurunan 24,8 persen, maka TKD Pulau Taliabu 2026 diperkirakan pada kisaran Rp 145,57 miliar.

Penurunan diperkirakan mencapai Rp 441 miliar. Namun angka ini masih bersifat proyeksi dan masih menunggu rincian dari pemerintah pusat.

Berikut Realisasi TKD Pulau Taliabu September 2025.

1). Transfer ke Daerah dengan pagu anggaran Rp587,60 M, realisasi Rp355,90 M, sebesar 60,57 persen.

2). Dana Bagi Hasil pagu anggaran senilai Rp97,65 M, realisasi Rp64,48 M, sebesar 66.04 persen.

3). DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/kota, pagu anggaran Rp13,55 M, realisasi senilai Rp9,12 M, sebesar 67,27 persen.

4). DBH PPH Pasal 21, pagu anggaran Rp8,60 M, realisasi senilai Rp5,86 M, sebesar 68,09 persen.

5). DBH PPh Pasal 25/29 OP, pagu anggaran Rp0,06 M, realisasi senilai Rp0,04 M , sebesar 64.34 persen.

6). DBH SDA Kehutanan - PSDH , pagu anggaran Rp0,18 M, realisasi senilai Rp 0,02 M, sebesar 10.00 persen.

7). DBH SDA Minerba - Iuran Tetap, pagu anggaran Rp6,19 M, realisasi senilai Rp3,73 M, sebesar 60.28 persen.

8). DBH SDA Minerba - Royalti , pagu anggaran Rp66,74 M, realisasi Rp44,33 M, sebesar 66.41 persen.

9). DBH SDA Panas Bumi - Iuran Tetap, pagu anggaran Rp0,01 M, realisasi Rp0,01 M, sebesar 100.00 persen.

10). DBH SDA Perikanan, pagu anggaran Rp2,30 M , realisasi senilai Rp1,38 M, sebesar 60.00 persen.

11). Dana Alokasi Umum, pagu anggaran Rp378,30 M, realisasi Rp238,53 M, sebesar 63.05 persen.

12). Dana Alokasi Umum, pagu anggaran Rp259,02 M, realisasi senilai Rp193,41 M, sebesar 74.67 persen.

13). Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan, pagu anggaran Rp21,42 M, realisasi Rp16,06 M, sebesar 75.00 persen.

14). Dana Alokasi Umum Bidang Pekerjaan Umum, pagu anggaran Rp32,70 M, realisasi senilai Rp 0,00 M, sebesar 0.00 persen.

15). Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan, pagu anggaran Rp38,74 M, realisasi Rp29,06 M, sebesar 75.00 persen.

16). Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK, pagu anggaran Rp 26,41 M, realisasi senilai Rp,0,00 M, sebesar 0.00 persen.

17). Dana Alokasi Khusus Fisik, pagu anggaran Rp33,50 M, realisasi Rp0,00 M, sebesar 0.00 persen.

18). Dana Alokasi Khusus Penugasan, pagu anggaran Rp33,50 M , realisasi Rp0,00 M, sebesar 0.00 persen.

19). Dana Alokasi Khusus Nonfisik, pagu anggaran Rp78,16 M, realisasi senilai Rp 52,89 M, sebesar 67.67 persen.

20). Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana, pagu anggaran Rp1,99 M, realisasi senilai Rp 1,99 M, sebesar 100.00 persen.

21). Dana Bantuan Operasional Kesehatan, pagu anggaran Rp15,52 M, realisasi senilai Rp 9,40 M, sebesar 60.55 persen.

22). Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan, pagu anggaran Rp 2,10 M,realisasi senilai Rp1,33 M, sebesar 63.54 persen.

23). Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini, pagu anggaran Rp7,17 M, realisasi senilai Rp7,17 M, sebesar 100.00 persen.

24). Dana Bantuan Operasional Sekolah, pagu anggaran Rp19,87 M, realisasi senilai Rp19,87 M, sebesar 100.00 persen.

25). Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, pagu anggaran Rp 0,05 M, realisasi senilai Rp 0,00 M, sebesar 0.00 persen.

26). Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, pagu anggaran Rp 2,09 M, realisasi Rp 0,00 M, sebesar 0.00 persen.

27). Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daera, pagu anggaran Rp 15,27 M, realisasi Rp 6,86 M, sebesar 44.93 persen.

Baca juga: Tarif Lintas Mahal, Warga Desa Kawalo-woyo Taliabu Palang Jembatan Sungai Likitobi

28). Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, pagu anggaran Rp 14,10 M, realisasi senilai Rp 6,27 M, sebesar 44.46 persen.

29). DANA DESA, pagu anggaran Rp60,02 M, realisasi senilai Rp30,78 M, sebesarr 51.28 persen.

30). Dana Desa, pagu anggaran Rp 60,02 M, realisasi Rp30,78 M, sebesar 51.28 persen.

31). Dana Desa, pagu anggaran Rp60,02 M , realisasi senilai Rp30,78 M, sebesar 51.28 persen.

TOTAL TKDD Pagu anggaran Rp647,62 M, realisasi Rp386,68 M, sebesar 59,71 persen. (*)