DPRD Halmahera Selatan 'Dirujak' Praktisi, Buntut Polemik Pelantikan 4 Kades Hasil PTUN

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara menggelar rapat bersama sejumlah advokat tergabung dalam Praktisi Hukum Muda Indonesia (PHAI) di ruangan Banggar DPRD, Senin (22/9/2025).

Dalam rapat ini, PHAI menyampaikan legal opinion atau pendapat hukum atas polemik pelantikan 4 kepala desa (Kades) hasil putusan PTUN Ambon terhadap sengekata Pilkades 2022.

Menurut mereka, 4 kades yang dilantik itu bertabrakan dengan putusan PTUN.

Pasalnya, SK Bupati Halmahera Selatan nomor 131 tahun 2023 sebagai dasar pelantikan telah dibatalkan.

Baca juga: Respons Wakil Bupati Halmahera Timur Anjas Taher Setelah Ranperda CSR Disahkan Jadi Perda

"SK itu di dalamnya termasuk (penatikan) 4 kades ini, dan itu telah dibatalkan oleh PTUN."

"Terus, dasar apa digunakan oleh Bupati untuk melantik mereka kembali, "ujar Koordinator PHAI Halmahera Selatan Safri Nyong.

Safri menjelaskan bahwa dalam pertimbangan hukum putusan, majelis hakim PTUN Ambon menjelaskan secara eksplisit pokok perkara.

Bahkan menyebutkan nama desa dan subjek hukum, sementara amar putusan lahir dari pertimbangan hukum dimaksud.

"Bayangkan, nomor perkara, nama desa hingga nama pihak terakit dalam hal ini kades juga disebutkan."

"Terus apalagi yang perlu ditafsirkan, jadi DPRD tidak perlu lagu ambil langkah tegas ke pemerintah daerah."

"Kemudian, putusan pengadilan ini kedudukannya sama dengan Undang-Undang (UU)."

"Kalau Bupati tidak laksanakan putusan PTUN, maka Bupati tabrak Undang-Undang, "tukas Safri Nyong.

Senada, anggota PHAI Halmahera Selatan Bambang Joisangadji menegaskan, putusan pengadilan derajatnya sama dengan UU.

Ia juga mengatakan dasar pelantikan 4 kades tersebut menggunakan hak deskresi Bupati tidak tepat karena tak ada kekosongan hukum sejak putusan PTUN Ambon itu keluar.

Sementara masih ada aturan seperti UU nomor 3 Tahun 2024 tentang desa, Perda nomor 7 tahun 2015 tentang pemilihan pengangakatan dan pemberhentian kepala desa, serta Perbup nomor 10 tahun 2022 tentang pemilihan kepala desa.

"Deksresi itu diganakan terkecuali ada kekosongan hukum. Tapi ini kan masih ada UU desa dan Perda yang bisa digunakan untuk melaksanakan pemilihan ulang. Ingat kades itu melalui pemilihan, "terangnya.

Bambang mendorong Komisi I DPRD Halmahera Selatan menggunakan hak angket untuk menyelidiki pelantikan 4 kades yang secara hukum tabrakan aturan.

"Kita tidak ada kepentingan lain, kepentingan kita adalah penegakan hukum di daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, "imbuhnya.

Terpisah, Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan Munawir Bahar mengaku pihaknya belum mengantongi SK pelantikan 4 kades tersebut meski sudah rapat bersama dengan DPMD pekan lalu.

"Rapat saat itu Kabag Hukum tidak hadir, sementara kami mau minta SK itu. Jadi kami akan panggil ulang untuk mintai penjelasan, "ujarnya.

Munawir menambahkan, legal opinion dari PHAI akan ditindaklanjuti ke pimpinan DPRD Halmahera Selata untuk dilakukan telaah.

"Jadi kita telaah SK pelantikan itu, dasarnya apa? Apakah dekresi atau apa?."

Nanti kita sandingkan juga dengan pandangan hukum dari teman-teman PHAI ini, "tandasnya. 

Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba sebelumnya melantika 4 kades hasil putusan PTUN pada 25 Agustus 2025 lalu.

Berikut daftarnya:

1. Umar La Suma; dilantik sebagai Kepala Desa Gandasuli, Kecamatan Bacan Selatan

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Kronologi Penemuan Mayat di Ternate - 5 Rumah di Halteng Dibakar Massa

2. Amrul Ms. Manila; dilantik sebagai Kepala Desa Goro-Goro, Kecamatan Bacan Timur

3. Arti Loyang; dilantik sebagai Kepala Desa Loleongusu, Kecamatan Mandioli Utara

4. Melkias Katiandago; dilantik sebagai Kepala Desa Kuo, Kecamatan Gane Timur Selatan. (*)