Sherly Laos Beberkan Tantangan Anggaran Pendidikan Maluku Utara 2026

Ringkasan Berita:1. Ada pemotongan di DAU dan DBH, sehingga APBD Maluku Utara di 2026 berkurang Rp 800 miliar
2. Sesuai ketentuan undang-undang, alokasi pendidikan wajib sebesar 20 persen dari total APBD
3. Dana BOS seharusnya bisa difokuskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan fasilitas sekolah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos mengungkapkan tantangan besar yang akan dihadapi pemerintah provinsi, dalam pengelolaan keuangan daerah 2026 terutama di sektor pendidikan.

Dalam arahannya kepada para kepala sekolah (Kepsek) dan guru SMA/SMK se-Maluku Utara, Sherly menjelaskan bahwa terjadi pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, yang berdampak signifikan terhadap APBD Maluku Utara.

"Ada pemotongan di DAU dan DBH, sehingga APBD kita pada 2026 berkurang Rp 800 miliar. Sisa APBD sekitar Rp 2,7 triliun, "ujar Sherly laos.

Menurutnya, sesuai ketentuan undang-undang, alokasi pendidikan wajib sebesar 20 persen dari total APBD.

Baca juga: Polsek Bacan Timur Halmahera Selatan Sita 300 Liter Cap Tikus: Demi Kamtibmas

Namun komposisi anggaran pendidikan Maluku Utara saat ini sudah jauh melebihi angka tersebut.

"Total anggaran pendidikan sudah mencapai hampir Rp 900 miliar per tahun, mencakup gaji guru, gaji P3K serta dana BOS Pusat (BOSP) dan BOS Daerah (BOSDA). Kalau dihitung, itu sudah 35 persen dari APBD, jauh di atas ketentuan 20 persen, "jelasnya.

Kondisi ini membuat pemerintah daerah tidak memiliki banyak ruang fiskal tambahan untuk pos-pos pendidikan lainnya.

Karena itu, ia meminta seluruh pihak sekolah agar mengelola dana BOS dengan efektif, transparan, dan berorientasi hasil.

"Sekarang saatnya kita mengelola BOSP dan BOSDA dengan baik. Di dalamnya tidak ada lagi gaji guru, karena sebagian besar guru honor sudah diangkat menjadi P3K."

"Jadi, dana BOS seharusnya bisa difokuskan untuk mendukung kegiatan pembelajaran, ekstrakurikuler dan fasilitas sekolah, "tegas sang gubernur.

Sherly pun memuji langkah beberapa sekolah yang sudah mulai transparan dalam penggunaan dana BOS, seperti SMA Negeri 10 Ternate yang telah menampilkan rincian anggaran di dinding sekolah. Meski begitu, ia menilai masih perlu perincian yang lebih detail agar masyarakat dapat ikut mengawasi.

"Contohnya, anggaran ekstrakurikuler di SMA Negeri 10 Ternate sebesar Rp 272 juta. Sekolah ini memiliki sekitar 900 siswa dan 14 ruang belajar, yang tahun ini akan bertambah menjadi 18. Sisanya bisa diusulkan untuk revitalisasi melalui APBN, asal datanya dimasukkan ke Dapodik, "tuturnya.

Berdasarkan data, SMA Negeri 10 Ternate menerima dana BOSP sebesar Rp 1,7 miliar dan BOSDA sebesar Rp 427 juta pada 2025.

Dengan total sekitar Rp 2,1 miliar per tahun, berarti setiap siswa mendapat manfaat dana pendidikan sekitar Rp 2,3 juta per tahun atau sekitar Rp 180 juta per bulan untuk kebutuhan operasional sekolah.

"Dana itu harus digunakan dengan baik. Pastikan fasilitas sekolah terawat, internet berjalan lancar, setiap kelas punya kipas dan proyektor, kegiatan OSIS dan ekstrakurikuler terfasilitasi. Karena seluruh anggaran ini dikirim pemerintah pusat untuk siswa, bukan untuk pejabat atau guru, "tegasnya.

Baca juga: 196 Pasturi di Halmahera Selatan Bercerai, Terbanyak dari Kecamatan Obi dan Bacan

Ia menutup arahannya dengan pesan inspiratif bahwa setiap rupiah dana pendidikan harus berujung pada kualitas belajar siswa.

"Kita semua guru, kepala dinas dan saya sendiri ada karena adik-adik, semua ini untuk kalian."

"Gunakan dana BOS dengan tanggung jawab agar sekolah-sekolah di Maluku Utara bisa terus maju, "tandas Sherly Laos. (*)