Ini Tujuan Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Sambangi KPK

Ringkasan Berita:

• Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 09.57 WIB.
• Kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi dan membahas kesiapan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Maluku Utara.'
• Tugas koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan pendampingan serta pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah.

TRIBUNTERNATE.COM - Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, menyambangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (22/10/2025) sekitar pukul 09.57 WIB.

Sherly Laos mengatakan, kedatangannya untuk berkonsultasi mengenai pencegahan korupsi dan membahas kesiapan Monitoring Center for Prevention (MCP) di Maluku Utara.

"Mau konsultasi terkait kesiapan skor MCP Maluku Utara biar skornya bagus," ucap Sherly Laos dilansir dari Tribunnews.com.

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Indonesia Kelas 11 Kurikulum Merdeka Halaman 23: Identifikasi Poster

Sherly menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara berkomitmen menutup ruang korupsi di berbagai aspek.

"Iya ini lagi mau konsultasi gimana giat-giatnya biar skor MCP-nya sesuai level nasional," katanya.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Rabu (22/10/2025), membenarkan adanya rapat koordinasi antara KPK dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

Budi menjelaskan, kegiatan ini merupakan bagian dari tugas koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan pendampingan serta pengawasan kepada seluruh pemerintah daerah.

"KPK juga sedang fokus untuk melakukan pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran pada program-program unggulan dan prioritas di pemda," ujar Budi.

Ia menambahkan saat ini rapat sedang berlangsung. 

Rapat tersebut yang membahas MCSP (Monitoring Center for Prevention) di Maluku Utara, turut diikuti oleh Plt Direktur Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK, Imam Turmudhi.

Apa itu MCP ?

Monitoring Center for Prevention (MCP) adalah sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

MCP bertujuan mendorong pemerintah daerah dan instansi lainnya agar menerapkan prinsip-prinsip good governance secara sistematis dan terukur.

MCP adalah platform pemantauan yang digunakan oleh KPK untuk:

• Memantau upaya pencegahan korupsi di pemerintah daerah (provinsi, kabupaten, kota).
• Memberikan penilaian (skor) atas kinerja tata kelola pemerintahan di berbagai aspek.
• Mendorong daerah menerapkan sistem yang transparan, akuntabel, dan efisien.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Gubernur Malut Sherly Tjoanda Sambangi KPK: Konsultasi Kesiapan Skor MCP Biar Skornya Bagus