3 Fraksi Walk Out Saat Paripurna Jawaban Pemerintah soal Rancangan APBD Induk 2026

Ringkasan Berita:1. 3 fraksi yakni Gerindra, Hanura dan Golkar melakukan walk out dari ruang sidang sejak awal paripurna
2. Walk out dipicu oleh interupsi anggota Fraksi Gerindra DPRD Maluku Utara Nazlatan Ukhara Kasuba
3. Gubernur Maluku Utara bukan sekadar simbol tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi fiskal daerah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Suasana rapat paripurna DPRD Maluku Utara kembali memanas saat pembacaan jawaban pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD 2026, Rabu (22/10/2025).

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Husni Bopeng itu baru saja dimulai ketika Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe bersiap membacakan tanggapan pemerintah.

Namun belum sempat berlangsung lama, 3 fraksi yakni Gerindra, Hanura dan Golkar melakukan walk out dari ruang sidang.

Langkah tersebut dipicu interupsi anggota Fraksi Gerindra Nazlatan Ukhara Kasuba yang mempertanyakan ketidakhadiran Gubernur Maluku Utara Sherly Laos dalam sidang penting tersebut.

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Tak Persoalkan Pengurangan Pokir, Muslim Rakib: Konsekuensi Pemangkasan TKD

"Ini sudah tiga kali rapat paripurna penting soal APBD penyerahan dokumen RAPBD, penyampaian pandangan umum fraksi, dan sekarang jawaban pemerintah, tapi gubernur tidak pernah hadir, "ujar Nazlatan usai sidang.

Nazlatan menegaskan bahwa kehadiran gubernur bukan sekadar simbol, tetapi bentuk tanggung jawab moral terhadap kondisi fiskal daerah yang tengah menurun.

Ia juga menyoroti sikap pimpinan sidang yang menurutnya tidak memberikan ruang bagi fraksi untuk menyampaikan interupsi.

"Kami hanya ingin kejelasan, di mana posisi gubernur saat ini. Kalau pun berhalangan, sampaikan alasannya secara terbuka. Ini forum rakyat, bukan forum tertutup, "katanya.

"Tata tertib DPRD justru menjamin hak anggota untuk menyampaikan interupsi. Jadi kalau dilarang bicara, itu malah bertentangan dengan aturan, "lanjutnya.

Sementara itu, anggota Fraksi Hanura, Iswanto ST, menegaskan bahwa langkah walk out yang diambil fraksinya merupakan bentuk kekecewaan terhadap minimnya keseriusan pemerintah dalam proses pembahasan RAPBD.

"Ini bukan soal pengesahan, tapi soal proses. Kami ingin pemerintah hadir serius sejak awal karena yang dibahas adalah masa depan Maluku Utara, "tegasnya.

Ia juga menyinggung kondisi fiskal daerah yang terancam akibat pemangkasan transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat sebesar Rp 700 miliar lebih pada 2026.

"Kapasitas fiskal kita kecil, sehingga pemangkasan sebesar itu akan sangat berpengaruh pada program pembangunan."

"Dalam situasi seperti ini, kehadiran Gubernur seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab politik, bukan sekadar formalitas, "ujarnya.

Iswanto menambahkan, DPRD dan pemerintah memiliki tanggung jawab yang sama untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.

Namun menurutnya, hal itu sulit tercapai jika dalam forum-forum penting kepala daerah tidak menunjukkan keseriusan.

"Kalau Gubernur terus absen di rapat-rapat penting seperti ini, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa pemerintah fokus menata masa depan daerah, "katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menanggapi aksi walk out tersebut dengan menyebut bahwa hal itu merupakan bagian dari mekanisme DPRD.

"Soal walk out, itu adalah dinamika internal DPRD. Silakan dikonfirmasi ke pimpinan dewan, "ujarnya singkat.

Namun, sang wakil gubernur memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD.

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Serahkan 2 Tersangka Korupsi Dana Desa ke Jaksa, Kerugian Negara Rp546 juta

"Secara administrasi, seluruh dokumen RAPBD sudah diserahkan. Kalau pun masih ada kekurangan, pembahasannya bisa dilanjutkan di tingkat komisi maupun badan anggaran (Banggar). Itu hal yang wajar dalam proses pembahasan, "jelasnya.

Akan tetapi ia mengapresiasi sikap DPRD yang tetap mencermati dokumen-dokumen anggaran secara detail.

"Kami berterima kasih kepada DPRD karena terus mengawasi dan memastikan dokumen anggaran ditelaah secara menyeluruh, "kata Sarbin menutup pernyataannya. (*)