Abubakar Abdullah Siap Jalankan Amanah Gubernur: Perluas Akses dan Jaga Mutu Pendidikan Malut

Ringkasan Berita:

• Dua fokus utama yang menjadi amanah dari Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni; memastikan akses pendidikan tetap terbuka untuk semua, serta menjaga mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara.
• Selain akses, Abubakar Abdullah juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas guru. 
• Abubakar menegaskan pentingnya transparansi anggaran di lingkungan Dikbud, sebagaimana yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah penerima BOS.

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Abubakar Abdullah resmi dilantik Gubernur Maluku Utara Sherly Laos sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), pada Kamis (6/11/2025).

Abubakar Abdullah langsung menegaskan dua fokus utama yang menjadi amanah dari Gubernur dan Wakil Gubernur, yakni; memastikan akses pendidikan tetap terbuka untuk semua, serta menjaga mutu pendidikan di seluruh wilayah Maluku Utara.

 “Ibu Gubernur dan Pak Wagub memberikan dua amanah utama kepada kami: pertama, memastikan akses pendidikan tetap terpenuhi, dan kedua, mengendalikan serta meningkatkan mutu pendidikan,” ujar Abubakar Abdullah. 

Baca juga: Abubakar: Saya Dukung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Wujudkan Transparansi Dana BOSPE dan BOSDA

Ia mengungkapkan, berdasarkan data nasional, angka anak tidak sekolah (ATS) di Maluku Utara masih cukup tinggi, yakni mencapai 35 hingga 38 ribu anak. 

Kondisi ini kata Abubakar Abdullah, menjadi tantangan besar yang akan ditangani secara sistematis melalui kolaborasi lintas sektor.

“Tugas besar kami adalah menurunkan angka anak tidak sekolah dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah kabupaten/kota, masyarakat, hingga media,” jelasnya. 

Dalam momentum Hari Guru Nasional, Dikbud Maluku Utara akan meluncurkan program “Gerakan Mengembalikan Anak ke Sekolah (Gemas Malut)”, yang menjadi tonggak komitmen pemerintah daerah dalam menekan angka ATS.

Selain itu, Pemprov Maluku Utara juga berencana mengembangkan model sekolah terbuka seperti yang telah berhasil diterapkan di Provinsi Jawa Barat. 

Langkah ini ditujukan agar anak-anak yang sempat putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikan dan tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Kami akan mempelajari praktik baik di provinsi lain dan memperkuat kolaborasi dengan Kabupaten/Kota untuk mendorong keberadaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Paket A, B, dan C,” tambahnya.

Abubakar Abdullah menyebut, pihaknya tengah mengkaji faktor dominan penyebab anak tidak sekolah di Maluku Utara. 

Dari klasifikasi yang ada, ATS terdiri dari tiga kelompok: anak yang belum pernah sekolah, anak yang berhenti di tengah jalan, serta anak yang drop out.

“Kita belum tahu pasti faktor dominannya — apakah ekonomi, pernikahan dini, daya tarik lapangan kerja, atau budaya. Karena itu, studi lanjutan sangat diperlukan untuk memastikan arah intervensi yang tepat,” ujarnya.

Sebagai langkah awal, Pemprov Malut telah membebaskan iuran komite sekolah sebagai bentuk intervensi bagi keluarga tidak mampu agar tidak ada lagi hambatan ekonomi dalam pendidikan.

Dikbud juga tengah menyiapkan program bantuan seragam sekolah bagi siswa kurang mampu dan memperkuat Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) tahun 2026 untuk memperluas jangkauan pendidikan.

Selain akses, Abubakar Abdullah juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan melalui penguatan kapasitas guru. 

Saat ini, lebih dari 50 persen guru di Maluku Utara telah tersertifikasi dan memiliki kualifikasi S1. 

Namun, menurut Abubakar Abdullah, kualitas pengajaran perlu terus dipantau dan dikembangkan.

“Kami akan bekerja sama dengan sejumlah lembaga nasional, seperti Sempurna Foundation, untuk melakukan profiling terhadap guru dan sekolah di Ternate dan Tidore,” ungkapnya.

Profiling ini mencakup pengukuran kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian guru. Hasilnya akan menjadi dasar penyusunan program pelatihan dan pengembangan profesi.

Selain itu, Uji Kompetensi Guru (UKG) direncanakan dilaksanakan pada akhir tahun 2025 sebagai langkah pemetaan kemampuan tenaga pendidik secara menyeluruh.

 “Dengan pemetaan yang akurat, kita bisa menentukan guru mana yang perlu pelatihan, dan mana yang siap menjadi model praktik baik bagi rekan-rekannya,” tambahnya.

Menutup pernyataannya, Abubakar menegaskan pentingnya transparansi anggaran di lingkungan Dikbud, sebagaimana yang sudah diterapkan di sekolah-sekolah penerima BOS.

 “Kalau kita minta sekolah transparan, maka Dinas juga harus menjadi contoh dalam hal keterbukaan anggaran,” tegasnya.

Seluruh capaian dan evaluasi program tahun 2025 akan menjadi bahan refleksi untuk menetapkan agenda strategis pendidikan Maluku Utara 2026, dengan fokus pada pemerataan akses, peningkatan mutu, dan tata kelola yang akuntabel.

 “Kita ingin pendidikan Maluku Utara bukan hanya maju dari sisi angka, tapi juga memberi dampak nyata bagi setiap anak dan keluarga,” tungkasnya.(*)