Utang Proyek Multiyears Pemkab Halmahera Selatan Rp 28,586 Miliar, Safri Talib Bilang Begini

Ringkasan Berita:1. Pemkab Halmahera Selatan memiliki utang ke pihak rekanan sebesar Rp 28,586 miliar di 3 paket proyek multiyears
2. Rp 12.745 miliar untuk pembangunan kawasan strategis ekonomi
3. M Idham Pora: Untuk tahun ini baru separuh yang dibayarkan lewat APBD-P 2025

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara tercatat memiliki utang ke pihak rekanan sebesar Rp 28,586 miliar di 3 paket proyek multiyears.

Utang ini masing-masing terdiri dari Rp 6,181 miliar untuk pembangunan jalan dan jembatan perkotaan, Rp 9.660 miliar untuk pembangunan dermaga pelabuhan rakyat, dan Rp 12.745 miliar untuk pembangunan kawasan strategis ekonomi.

Dari 3 paket proyek tersebut, 2 di antaranya dilaporkan sudah rampung. Sementara untuk dermaga pelabuhan rakyat masih dalam proses pengerjaan.

Plt Kepala Dinas PUPR Halmahera Selatan M Idham Pora mengklaim utang yang dimaksud akan dibayar pada 2026.

Baca juga: Kejari Halmahera Selatan Seret 2 Tersangka Korupsi DD Tobaru ke Pengadilan Tipikor Ternate

"Untuk tahun ini baru separuh yang dibayarkan lewat APBD-P 2025. Sisa kewajiban akan diselesaikan di 2026 yang masih mencapai Rp 28 miliar lebih, "kata Idham, Senin (10/11/2025).

Menanggapi hal ini, Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib mengatakan seluruh pembiayaan proyek multiyears harus tuntas tahun ini.

Hal itu berdasarkan dokumen nota kesepahaman antara pemerintah daerah dan DPRD yang diteken pada 2023 lalu.

"Pembiayaan proyek multiyears harus selesai tahun ini, karena itu sudah dianggarkan di APBD perubahan."

"Jadi tahun depan itu sudah tidak ada lagi pengangaran untuk multiyears, "ujar Safri saat dihubungi pada Selasa (11/11/2025).

Politisi PKB itu juga mengungkapkan bahwa pekerjaan proyek multiyears, harusnya tuntas di akhir 2024.

Hanya saja, ada beberapa kendala yang dialmi seperti masalah lahan untuk pembangunan kawasan strategis ekeonomi, dan keterbatasan dana rekanan untuk pembangunan dermaga pelabuhan rakyat.

"Yang terisa sekarang tinggal pelabuhan, kami berharap akhir Desember sudah bisa selesai."

"Sehingga pembayaran juga diselesaikan tahun ini, dan tidak meninggalkan utang di tahun depan, "jelas Safri.

Baca juga: BKPPD Halmahera Selatan Tutup Masalah SK Bodong Seleksi PPPK Tahap I 2024

"Proyek multiyears untuk tahun anggaran 2025, itu sebenarnya tinggal pembayaran. Itu sesuai nota kesepatakan antara DPRD dan pemerintab daerah, "sambungnya.

Safri menambahkan, Komisi III DPRD yang membidangi infrastruktur akan memanggil Dinas PUPR dan rekanan untuk meminta penjelasan progres proyek multiyears.

"Minggu ini kami akan jadwalkan rapat bersama dengan Dinas PUPR dan rekanan. Kami akan tanyakan itu, termasuk utang Rp 28 miliar lebulih itu, "tandasnya. (*)