TAG
mahkamah konstitusi (MK)
-
Yusril Ihza Mahendra menyebut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebenarnya sudah bermasalah sejak awal.
Sabtu, 27 November 2021
-
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menilai, sejak awal UU Cipta Kerja dibentuk dengan cara meniru Omnibus Law AS dan Kanada itu bermasalah.
Jumat, 26 November 2021
-
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani mengatakan, bahwa putusan MK ini membingungkan dan multitafsir.
Jumat, 26 November 2021
-
Airlangga Hartarto juga menyatakan, pemerintah akan melaksanakan UU No. 11 tahun 2020 tersebut dengan sebaik-baiknya sesuai dengan putusan sidang MK.
Kamis, 25 November 2021
-
Dalam pembentukannya, Mahkamah Konstitusi juga menilai, UU Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan kepada publik.
Kamis, 25 November 2021
-
Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, polemik TWK pegawai KPK kini bukan lagi menjadi urusan Istana Kepresidenan.
Kamis, 3 Juni 2021
-
MK menyatakan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN tak boleh merugikan hak pegawai KPK itu sendiri.
Rabu, 5 Mei 2021
-
Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya mengambil keputusan terkait polemik kemenangan Orient Patriot Riwu Kore sebagai Bupati terpilih Sabu Raijua.
Kamis, 15 April 2021
-
MK menilai, pemohon dalam perkara ini tak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pengujian Perppu Pilkada.
Senin, 26 Oktober 2020
-
Fajar Laksono mengatakan, permohonan pengujian UU yang belum bernomor bisa saja dilakukan, tetapi permohonan menjadi tak punya obyek.
Selasa, 13 Oktober 2020
-
Judicial review dinilai sebagai upaya konstitusional yang paling tepat, setelah pihak Istana memastikan tidak akan menerbitkan perppu.
Jumat, 9 Oktober 2020
-
iNews TV dan RCTI menggugat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (UU Penyiaran) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Jumat, 28 Agustus 2020
-
Mahfud MD akhrinya memberikan pernyataan mengenai polemik Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No 1 Tahun 2020.
Rabu, 22 April 2020
-
Mahfud MD rupanya pernah mengikuti tes penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Selasa, 10 Maret 2020
-
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menggalang penandatanganan petisi untuk memberikan dukungan kepada Mk untuk menganulir UU KPK hasil revisi.
Jumat, 17 Januari 2020
-
Tito Karnavian menyebut putusan MK yang memberi jeda lima tahun bagi eks koruptor untuk maju dalam pilkada sebagai sebuah jalan tengah.
Minggu, 15 Desember 2019
-
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk menerima sebagian permohonan uji materi pasal yang mengatur tentang pencalonan mantan narapidana itu.
Kamis, 12 Desember 2019
-
Presiden Joko Widodo memastikan, tidak akan menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK.
Jumat, 1 November 2019
-
Mahfud MD, membeberkan bentuk afirmasi positif perhatian pemerintah kepada Papua mulai dari anggaran dana, kepala daerah hingga pendidikan anak Papua.
Rabu, 4 September 2019
