Upayakan UHC Se Provinsi Maluku Utara, Sinergitas Terus Diperkuat

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Sinergi dan kolaborasi yang kuat dari seluruh stakeholder, khususnya pemerintah daerah sangat penting dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap seluruh masyarakat.

Sinergitas antar lembaga tersebut bisa membantu pemerintah daerah menjamin kesehatan seluruh masyarakat dan mencapai predikat Universal Health Coverage (UHC).

Hal tersebut diungkapkan Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah X, Medianti Ellya Permatasari pada pertemuan bersama dengan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Jumat (13/01).

Medianti mengatakan, saat ini dari 10 Kabupaten/Kota di Provinsi Maluku Utara, enam Kabupaten/Kota telah mencapai UHC.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Layanan, BPJS Kesehatan Dorong Fasilitas Kesehatan Polri Pertahankan Komitmen

Masih ada empat Kabupaten/Kota yang belum meraih predikat UHC, yaitu Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu.

"Pemerintah Provinsi Maluku Utara memilik peran yang sangat vital. Kami juga siap duduk bersama menyusun strategi untuk percepatan pencapaian UHC di empat Kabupaten/Kota ini, "ujar Medianti.

Medianti juga turut mengapresiasi upaya dan dukungan Pemprov Maluku Utara dalam membantu pencapaian UHC di enam Kabupaten/Kota.

Menurutnya, capaian UHC tersebut merupakan bukti keseriusan Pemprov Maluku Utara dalam mendukung implementasi Program JKN

Selain itu, ia menyebut peningkatan jumlah peserta di wilayah Maluku Utara juga harus dibarengi dengan peningkatan kualitas layanan bagi peserta JKN di fasilitas kesehatan.

Dengan begitu, ia menyebut harus ada pemahaman dan persepsi yang sama dalam upaya perbaikan mutu layanan demi pelaksanaan Program JKN yang kian optimal.

"Dukungan Pemprov Maluku Utara sangat penting demi mempertahankan dan meningkatakan kualitas layanan di fasilitas kesehatan, "ungkap Medianti.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Maluku Utara, M Al Yasin Ali menyampaikan, Program JKN merupakan program strategis pemerintah yang wajib didukung oleh semua pihak termasuk pemerintah provinsi.

Baca juga: Sinergi BPJS Kesehatan dan DPRD Maluku Utara Optimalkan Kualitas Layanan Peserta JKN

Untuk mewujudkan UHC di wilayah Provinsi Maluku Utara, Yasin berpesan agar BPJS Kesehatan dapat secara bersama-sama segera menyusun strategi percepatan UHC di wilayah Kabupaten/Kota yang belum tercapai UHC.

"Mungkin selanjutnya dapat kita diagendakan pertemuan bersama dengan Kepala Daerah mengingat jaminan kesehatan ini sangat penting bagi masyarakat, "harap Yasin.

Berdasarkan data per tanggal 1 Januari 2023, jumlah penduduk di wilayah Provinsi Maluku Utara yang sudah terdaftar sebagai peserta JKN adalah sejumlah 967.704 jiwa atau 72 persendari jumlah penduduk Provinsi Maluku Utara yang berjumlah 1.337.368 jiwa. (*)