BPJS Kesehatan Dorong Mitra Fasilitas Kesehatan Tingkatkan Kualitas Layanan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - BPJS Kesehatan terus mendorong mitra fasilitas kesehatan untuk memastikan mutu dan kualitas layanan pada Program JKN di Kota Ternate.

Hal itu dilakukan dengan menjalankan komitmen layanan yang telah disepakati dalam perjanjian kerja sama.

Komitmen layanan tersebut diantaranya diwujudkan dengan melakukan edukasi peserta untuk memanfaatkan Aplikasi Mobile JKN khususnya fitur antrean online.

KIS digital dan tidak meminta fotokopi kartu JKN atau Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga (KK) sebagai syarat administrasi pada pendaftaran layanan.

Baca juga: Sinergi BPJS Kesehatan dan Komisi IV DPRD Maluku Utara Pastikan Mutu Layanan Program JKN

"Faskes wajib memberikan layanan yang mudah, cepat dan tanpa ada diskriminasi kepada peserta BPJS Kesehatan."

"Selain itu, tidak boleh ada pembatasan hari rawat inap, apalagi sampai penarikan iur biaya tambahan, "ujar Deputi Direksi Wilayah X BPJS Kesehatan, Octovianus Ramba dalam kunjungannya ke Rumah Sakit Prima Ternate dan Puskesmas Siko, pada Senin (08/05).

Octo menjelaskan, fasilitas kesehatan baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan memiliki peran penting dalam upaya peningkatan mutu layanan.

Menurutnya, fasilitas kesehatan menjadi garda terdepan yang melakukan pelayanan kesehatan kepada peserta BPJS Kesehatan.

Oleh karena itu, dirinya menyebut fasilitas kesehatan menjadi cerminan implementasi Program JKN di mata masyarakat pada umumnya.

“Kami sangat berharap seluruh Faskes dapat memahami dan melaksanakan komitmennya."

"Dengan peningkatan mutu dan kualitas layanan, saya yakin kepuasan peserta juga akan meningkat,” ucap Octo.

Octo mengatakan, selama kunjungannya di RS Prima Ternate maupun di Puskesmas Siko, baginya komitmen layanan sudah diimplementasikan secara optimal.

Dia pun mencontohkan, dia tidak melihat lagi ada diskriminasi layanan salah satunya dengan memisahkan loket pendaftaran pasien JKN dan umum.

Selain itu pasien tidak diminta lagi fotokopi berkas, baik itu fotokopi kartu JKN, KK atau pun KTP.

"Ada anekdot di masyarakat, biasanya pasien yang membawa map-map itu pasien JKN. Tapi saya tidak melihat hal itu di sini, "kata Octo.

Dia juga menyampaikan apresiasinya pada faskes yang telah menjalankan komitmennya dengan cukup optimal.

Namun, Octo juga menyoroti capaian antrean online di faskes wilayah Ternate yang masih terbilang cukup rendah.

Dia meminta faskes dapat mengoptimalkan pemanfaatan antrean online dengan terus mengedukasi masyarakat.

Dengan menggunakan antrean online, peserta tidak perlu menunggu waktu terlalu lama untuk mendapatkan layanan.

"Kepastian dan waktu tunggu layanan yang tidak lama harus menjadi tagline utama faskes untuk mengedukasi pasiennya."

"Kalau peserta masih menggunakan antrean manual dan itu ternyata dirasakan lama, maka dengan sendirinya peserta akan beralih ke antrean online, "jelas Octo.

Pada kesempatan yang sama, Direktur RS Prima Ternate, Muhammad Taha Albaar mengatakan, dengan adanya digitalisasi layanan juga akan memudahkan faskes.

Permasalahan penumpukan pasien di poli dapat diantispasi dengan adanya sistem antrean online.

"Penumpukan pasien di poli terjadi di rumah sakit karena kebutuhan masyarakat atas akses layanan kesehatan semakin tinggi."

"Untuk mengantisipasi hal tersebut diperlukan inovasi digital seperti halnya antrean online ini, "terang Taha.

Taha menambahkan, perubahan dari antrean manual ke antrean online memang bukan sesuatu hal yang mudah.

Merubah pola pikir masyarakat menurutnya memerlukan effort yang lebih.

Namun pihaknya komitmen akan terus berupaya melakukan edukasi dengan menyampaikan kemudahan dan waktu tunggu yang cepat.

"Di wilayah Maluku Utara ini masih banyak masyarakat yang beralasan tidak punya HP, jaringan sulit dan tidak ada kuota internet."

"Namun edukasi tetap terus dilakukan, paling tidak nanti masyarakat akan sendirinya sadar kalau menggunakan antrean online ini jauh lebih mudah dan cepat, "tambah Taha.

Di sisi lain, Kepala Puskesmas Siko, Masitah menyatakan kebijakan penggunaan NIK pada KTP atau KK untuk berobat di Faskes menurutnya sangat memudahkan, baik bagi peserta maupun Faskes itu sendiri.

Baca juga: BPJS Tak Punya Hutang Klaim ke RSUD Chasan Boesoirie Ternate

Pihaknya dapat mengurangi jumlah tumpukan berkas di ruang arsip.  Selain itu proses pendaftaran juga akan jauh lebih cepat karena petugas cukup melakukan verifikasi data NIK di KTP atau KK.

Pihaknya juga akan terus mendukung implementasi kebijakan yang memudahkan peserta dalam mengakses layanan kesehatan.

"Seperti halnya visi dan misi kami yang mengutamakan pelayanan yang mudah, cepat dan tidak ribet. Kebijakan penggunaan NIK ini sangat membantu kami khususnya di bagian administrasi layanan, "pungkas Masitah. (*)