Sidang Muhaimin Syarif: Ini Pengakuan Kontraktor Soal Proyek RSUD Sofifi hingga Jalan Taliabu

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) kembali menggelar sidang lanjutan kasus suap terdakwa Muhaimin Syarif, Kamis (7/11/2024).

Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi itu, dipimpin Ketua Majelis Hakim Rudy Wibowo didampingi dua hakim anggota lainnya.

Pada kesempatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menghadirkan tiga pihak swasta untuk bersaksi, yakni Karel, Simon Suyanto, dan Riswandi.

Baca juga: Proyek Jalan Hotmix di Pulau Makian Halmahera Selatan Malut Ditargetkan Rampung Akhir November 2024

Berikut jawaban ketiga saksi atas pertanyaan JPU soal kedekatan dengan terdakwa Muhaimin Syarif :

Saksi Karel

Terdakwa pernah menghubungi saya untuk bertemu di Hotel Bela membahas masalah pekerjaan. Salah satunya pembangunan Rumah Sakit Sofifi.

Saat itu, terdakwa bilang kepada saya coba ikuti lelang proyek tersebut.

Ketika mengikuti lelang dan menang, saya sudah tidak berurusan lagi dengan terdakwa.

Proses lelang proyek mengikuti seluruh koridor aturan, tidak ada titipan baik dari terdakwa maupun pihak lain, semuanya dilakukan murni berdasarkan aturan

Namun dalam perjalanannya, proses pekerjaan RS itu belum selesai karena dana pinjaman SMI tidak lagi dicarikan sementara progres pekerjaan baru mencapai 15 persen.

Saksi Simon Suyanto

Saya berteman dengan terdakwa, selalu berdiskusi seputar pekerjaan, dirinya juga mengaku kalau punya perusahaan dan beberapa kali mengerjakan proyek di Maluku Utara.

Satu waktu, terdakwa pernah menghubungi saya dan berbicara terkait proyek jalan di Pulau Taliabu dengan nilai tender sebesar Rp30 miliar, proyek itu milik Pemprov tepatnya di Dinas PUPR. 

Saat itu saya disuruh mengikuti lelang, namun karena tiga perusahaan saya tidak memenuhi kualifikasi, maka disarankan untuk izin pakai bendera perusahaan lain.

Saya lalu menghubungi ipar di Ambon yang juga seorang pengusaha untuk izin agar gunakan perusahaannya yaitu PT Miranti Jaya.

Baca juga: DPM-PTSP Halmahera Selatan Maluku Utara Yakin Penarikan Retrbusi PBG 2024 Melebihi Target