DPRD Maluku Utara
DPRD Desak Pj Gubernur Maluku Utara Realisasikan Anggaran 2025
Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, mendesak Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, untuk segera merealisasikan APBD
Penulis: Sansul Sardi | Editor: Sitti Muthmainnah
TRIBUNTERNATE.COM,SOFIFI –Wakil Ketua DPRD Maluku Utara, Kuntu Daud, mendesak Pj Gubernur Maluku Utara, Samsuddin A. Kadir, untuk segera merealisasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025.
"Hasil evaluasi APBD 2025 dari Kemendagri sudah diserahkan. Sekarang tinggal bagaimana Pj Gubernur segera merealisasikan anggaran tersebut. Lebih cepat lebih baik, jangan sampai ada penundaan," kata Kuntu Daud, Senin (6/1/2025).
Menurut Kuntu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah realisasi anggaran, terutama menyelesaikan utang Dana Bagi Hasil (DBH) kepada kabupaten/kota yang masih tersisa Rp400 miliar lebih.
Baca juga: Motif Kematian Masih Tanda Tanya, Polisi Bakal Otopsi Jasad Pria yang Ditemukan di Kali Mati Ternate
"Jika ada suntikan dana dari pusat, utang DBH ini dapat segera diselesaikan. Setelah itu, Pemprov bisa memulai tahun anggaran baru tanpa beban utang lagi," tegasnya.
Kuntu juga menyoroti pentingnya menetapkan prioritas kegiatan dalam APBD 2025 setelah utang DBH terselesaikan.
Menurutnya, Pemprov perlu memastikan program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat mendapat perhatian utama.
"Setelah utang selesai, tinggal melihat kegiatan mana yang harus didahulukan, terutama program prioritas yang menyentuh kebutuhan masyarakat," ujarnya.
Selain itu, Kuntu juga memberikan catatan penting terkait pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2024.
Ia menyebut bahwa sejauh ini belum ada evaluasi menyeluruh terhadap progres realisasi DAK oleh sejumlah OPD.
Baca juga: Viral Foto Patrick Kluivert Bareng Erick Thohir, Ex Barcelona Masuk Calon Pengganti Shin Tae-yong
"Realisasi DAK tahun 2024 sejauh ini belum kami evaluasi secara menyeluruh. Namun, saya menduga progresnya menurun. Ini menjadi peringatan bagi Pj Gubernur untuk segera mengevaluasi kinerja pimpinan OPD yang menangani DAK," jelasnya.
Kuntu berharap, evaluasi kinerja terhadap pimpinan OPD dapat dilakukan segera agar pelaksanaan anggaran tahun 2025 berjalan lancar dan lebih efektif.
"Kecepatan dan ketepatan dalam merealisasikan anggaran sangat penting, mengingat tahun 2025 menjadi momen meningkatkan kualitas pembangunan di Maluku Utara," pungkas Kuntu. (*)
Lima Eks Anggota DPRD Maluku Utara Tercatat Miliki Temuan BPK |
![]() |
---|
DPRD Maluku Utara Gelar Paripurna Sesuai Jadwal Meski Dokumen KUA-PPAS APBD-P 2025 Belum Diserahkan |
![]() |
---|
DPRD Maluku Utara Dukung Sofifi Jadi Kota Madya, Iqbal Ruray: Waktunya Kita Serius! |
![]() |
---|
Respons DPRD Soal Program Jalan Tani Gubernur Maluku Utara Sherly Laos |
![]() |
---|
Gubernur Maluku Utara Diminta Panggil Seluruh OPD Bahas Percepatan Penyampaian Dokumen Lelang Proyek |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.