Kapolda Maluku Utara Terima Kunjungan Silaturahmi Wali Kota Ternate dan Rombongan

TRIBUNTERNATE.COM, TERNATE - Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono menerima kunjungan silaturahmi dari Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman, Kamis (17/3/2025). 

Pertemuan itu menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara Polri dan pemerintah kota, dalam menyikapi isu-isu strategis daerah.

Dalam pertemuan tersebut, Kapolda didampingi Karo Logistik, Penata Kebijakan Kapolri Madya TK III, serta turut hadir Sekkot Ternate Rizal Marsaoly.

Salah satu isu utama yang dibahas yakni terkait kepemilikan aset tanah di Kelurahan Ubo-Ubo, yang hingga kini masih tercatat sebagai milik Polri.

Baca juga: Banyak Kades Salah Gunakan Anggaran Desa, Kejari Morotai Dinilai Kecolongan Dalam Pendamping Hukum

Kapolda menyebut, tanah tersebut merupakan bagian dari aset Polda yang tercatat secara sah dan telah masuk dalam proses audit internal.

"Dari hasil audit, ditemukan beberapa aset yang hilang. Salah satunya tanah di Ubo-Ubo. Kita ingin cari solusi terbaik secara terbuka dan bijaksana, "ujarnya.

Untuk menyikapi persoalan tersebut, Kapolda merencanakan pertemuan terbuka bersama tokoh adat, masyarakat setempat, hingga para ahli di bidang hukum pertanahan.

Upaya itu diharapkan menjadi jalan tengah dalam menyelesaikan konflik yang bersifat sensitif dan berdampak luas.

Selain membahas soal aset, Kapolda juga menyoroti meningkatnya kasus bunuh diri atau penghilangan nyawa tak wajar beberapa waktu terakhir.

"Ini soal kemanusiaan. Kita tidak bisa diam melihat angka bunuh diri meningkat."

"Polri akan hadir memberikan edukasi dan pendampingan untuk pencegahan, "ucap Kapolda.

Baca juga: Alasan Wisatawan Dilarang Mandi di Bak Penampung Air Terjun Raja Morotai

Sementara itu M Tauhid Soleman menyampaikan bahwa pihaknya siap menjadi fasilitator dalam penyelesaian konflik agraria tersebut.

Ia juga menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

"Kami akan berada di tengah untuk mempertemukan pihak-pihak terkait. Prinsipnya harus dialogis dan mengedepankan kepentingan masyarakat, "tutupnya. (*)