42 Kades di Morotai Jalani Sidang Kode Etik atas Dugaan Penyalahgunaan Anggaran

"Jadi bukan hanya pilih-pilih, dan ini berjalan terus, dan tidak ada kepentingan lain."

"Hal ini dilakukan dalam rangka pembinaan dan tertibnya pengelolaan keuangan desa, "harap Jamaluddin.

Jamaluddin mengaku sejauh ini belum ada kades yang dipecat terkait masalah ini.

"Yang jelas tim akan memutuskan, kalau mereka betul-betul terlihat melanggar kita ada tindakan sanksi kepada. Menyangkut masalah sanksi, kita lihat saja nanti."

"Belum sampai pemecatan, yang terpenting ada sanksi-sanksi yang merupakan proses pembinaan, dan mereka harus tanggung jawab."

"Kalau pemberhentian sementara, dan barangkali sampai ke tingkat itu kita akan pemberhentian."

"Kalau pemberhentian permanen, harus ada proses-proses lebih dalam lagi, "papar Jamaluddin.

Tapi jika tak mampu mempertanggungjawabkan dengan penyalahgunaan anggaran desa yang besar, maka bisa dipecat.

"Kalau mereka tidak mampu menyelesaikan bukti-bukti bisa pemecatan permanen, karena itu kasusnya bisa diserahkan ke pihak aparat penegak hukum, "tegasnya.

Baca juga: Gubernur Maluku Utara Geser Anggaran 10 OPD Tanpa Pesetujuan DPRD

Sehingga Jamaluddin berharap agar kepala desa bisa menyelesaikan masalah ini dengan melengkapi laporan keuangan.

"Kami harap seluruh kepala desa harus pro aktif dalam menyelesaikan kekurangan-kekurangan itu (laporan)."

"Sehingga pada 2025, tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan keuangan desa dan bisa dipertanggungjawabkan, "imbuhnya. (*)