Halmahera Timur
Halmahera Timur Berbenah Menuju Transformasi Kemajuan

DPRD Maluku Utara

Gubernur Maluku Utara Diminta Panggil Seluruh OPD Bahas Percepatan Penyampaian Dokumen Lelang Proyek

"Saat ini progres lelangan proyek baru 20 persen dari total anggaran yang direncanakan, "ungkap Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray

Penulis: Fizri Nurdin | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Fizri Nurdin
PENDAPATAN: Kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi. DPRD meminta Gubernur panggil seluruh OPD untuk bahas percepatan penyampaian dokumen lelang proyek 

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - M Ikbal Ruray meminta Gubernur Maluku Utara Sherly Laos segera panggil seluruh Pimpinan OPD, terkait percepatan penyampaian dokumen lelang proyek ke Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ).

Desakan yang disampaikan Ketua DPRD Maluku Utara ini karena hingga saat ini progres pelelangan proyek baru mencapai 20 persen dari total anggaran yang direncanakan.

"Kami harapkan Gubernur fokus terhadap penyerapan anggaran ini. Panggil semua OPD, panggil BPBJ lalu duduk bersama."

"Dari total anggaran sekitar Rp 600 miliar, baru dilelang sekitar Rp 60 miliar lebih Itu artinya baru 20 persen, dan waktu kita sangat terbatas, "ujarnya saat diwawancarai, Rabu (9/7/2025).

Baca juga: DPRD Halmahera Selatan Carikan Solusi untuk 586 Honorer Tak Lulus PPPK

Ia menegaskan bahwa serapan anggaran yang rendah bisa berdampak pada terhambatnya pembangunan.

PENDAPATAN: Kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi
PENDAPATAN: Kantor DPRD Maluku Utara di Sofifi (Tribunternate.com/Fizri Nurdin)

Terutama proyek-proyek infrastruktur yang sangat bergantung pada proses lelang tepat waktu.

Menurutnya, keterlambatan OPD kemungkinan disebabkan pergeseran anggaran atau proses internal belum rampung. 

Namun hal itu seharusnya bisa diselesaikan dengan koordinasi yang baik di tingkat pemerintah provinsi.

"Memang kadang OPD bilang ada pergeseran anggaran, sehingga mereka bingung. Tapi sekarang semua dokumen sudah tersedia."

"Tinggal gubernur panggil dan pastikan OPD mana saja yang belum memasukkan dokumen, "kata M Iqbal Ruray.

DPRD khususnya Komisi III sudah berulang kali memanggil OPD untuk menanyakan progres pengajuan dokumen lelang.

Namun hingga kini, masih banyak OPD yang belum menyampaikan dokumen secara lengkap.

"Komisi III sudah berkali-kali panggil, tapi alasannya selalu karena dokumen belum lengkap."

"Karena itu kami minta gubernur turun tangan, kalau gubernur yang panggil saya yakin OPD akan lebih tertib, "tegasnya.

Seraya berharap percepatan proses ini bisa dilakukan secepatnya agar seluruh anggaran dapat terserap maksimal sebelum akhir tahun anggaran. 

Halaman
12
Sumber: Tribun Ternate
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved