Respons DPRD Soal Program Jalan Tani Gubernur Maluku Utara Sherly Laos

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Pemprov Maluku Utara menargetkan pembangunan 50 kilometer jalan tani pada tahun 2025, sebagai bagian dari program swasembada pertanian menuju Maluku Utara Bangkit.

Pembangunan jalan tani ini akan tersebar di berbagai kabupaten/kota, dan dikerjakan melalui skema swakelola oleh Dinas Pertanian.

Untuk memastikan kesiapan program, Komisi II DPRD Maluku Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Plt Kepala Dinas Pertanian Anwar Husen yang berlangsung di Gedung DPRD Malut, Sofifi, Kamis (10/7/2025).

Usai RDP, Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Utara Said Banyo menyampaikan sejumlah catatan kritis.

Baca juga: PT JAS Diduga Cuek Andalalin, Berikut 13 Temuan Dishub Halmahera Timur

Terutama menyangkut ketersediaan alat berat dan pembagian volume pekerjaan yang belum detail.

"Sampai pertengahan tahun ini, alat seperti traktor, ekskavator dan dump truck belum ada."

"Kalau kita menunggu alat datang, dengan waktu yang tersisa dan kondisi geografis tersebar, saya kira perlu perhitungan ulang, "kata Said Banyo.

Ia juga menyebut, Dinas Pertanian belum menetapkan volume pekerjaan per daerah secara rinci.

Anggaran yang disebutkan bersifat gelondongan sekitar Rp 50 miliar tanpa kejelasan berapa kilometer yang dialokasikan untuk tiap kabupaten/kota.

"Saya tanya ke Pak Kadis, misalnya Halmahera Utara berapa kilometer dan lainnya berapa kilometer, belum ada rincian."

"Kita minta itu dikaji lagi agar tidak timbul masalah di lapangan ke depan, "harap Said Banyo.

Sementara itu Plt Kadis Pertanian Anwar Husen menjelaskan, karena keterbatasan waktu dan kendala mobilisasi alat berat, pekerjaan jalan tani akan diprioritaskan di wilayah yang mudah dijangkau seperti Halmahera Utara.

"Alat berat sebagian masih berada di Manado. Jadi kita fokus dulu kerja di Tobelo sambil menunggu proposal dari kabupaten lain, "jelas Anwar Husen.

Ia menekankan, pengajuan proposal dari kabupaten sangat penting untuk menentukan prioritas pelaksanaan program.

"Kalau kabupaten lainnya, ingin tinggal masukkan proposal, Kita netral, siapa yang siap lebih dulu, itu yang kita dahulukan, "tegasnya.

Baca juga: Kasat Reskrim Polres Ternate dan Satu Kapolsek Ternate Berganti

Menurutnya, pembangunan jalan tani menggunakan skema swakelola penuh, mirip dengan sistem pekerjaan di Dinas PU.

Artinya, pengadaan BBM, operasional dan pelaksanaan semua melekat di dinas, dan bisa berjalan lintas waktu, tidak terbatas tahun anggaran.

"Meski tahun anggaran berakhir, jalan tani tetap bisa berjalan. Kita bikin sendiri, seperti PU dulu, "tandas Anwar Husen. (*)