Komisi III DPRD Halmahera Selatan Dorong Tambahan Anggaran untuk 4 OPD

TRIBUNTERNATE.COM, BACAN - Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Safri Talib, akan mendorong tambahan anggaran kepada empat OPD.

Empat OPD tersebut adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Dinas PUPR, serta Dinas Sosial (Dinsos).

Adapun tambahan anggaran ini untuk tanggap darurat pasca bencana alam di beberapa kecamatan yang terdampak banjir bandang pada 22 Juni 2025 lalu.

Baca juga: Perabotan Warga Terdampak Banjir di Halmahera Selatan Bakal Diganti

"Kami akan diskusikan dengan TAPD untuk mendorong tambahan anggaran di 4 OPD itu pada APBD perubahan 2024," ujar Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan, Safri Talib, Jumat (11/7/2025).

Safri mengatakan, pihaknya akan menjadwalkan rapat bersama BPBD, Disperkim, Dinas PUPR dan Dinsos untuk membahas format penanganan beberapa kecamatan yang terdampak banjir.

Karena menurut dia, kerusakan fasilitas publik dan rumah warga akibat banjir bandang serta tanah longsor, sejauh ini belum ada penanganan secara fisik dari pemerintah daerah.

Sementara BPBD Halmahera Selatan tidak mampu menangani secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran dan personel.

"Jadi nanti BPBD tangani apa, kemudian Disperkim bisa tangani rumah rusak, Dinas PUPR mungkin tangani jalan. Tapi ini baru sebatas rencana kami, untuk selanjutnya kami rapat dengan mereka sebelum pembahasan KUA-PPAS perubahan APBD 2025."

"Kalau misalkan kita sudah temukan format dan ada kesepahaman, maka kita langsung dorong di KUA-PPAS agar penetapan pagu anggaran sementara untuk 4 OPD itu sudah disisip," sambungnya.

Baca juga: Ini Penyebab Mayoritas Anggota DPRD Halmahera Selatan Absen Paripurna Pansus DOB

Safri membahkan, penanganan wilayah terdampak banjir tidak hanya di Kecamatan Bacan. Tetapi, beberapa kecamatan lain seperti Obi, Makian, Kayoa san Gane Barat juga dilakukan.

Oleh karena itu, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini berharap format tanggap darurat pasca bencana dapat ditemukan sehingga 4 OPD tersebut bisa bergerak ketika sudah ada tambahan anggaran.

"BPBD kan sudah punya data wilayah terdampak bencana tu. Kalau di Bacan, rumah warga dan perabotan yang rusak. Kalau di luar, ada jalan dan talut yang rusak. Makanya kita butuh Dinsos, Dinas PUPR dan Disperkim untuk melihat kerusakan-kerusakan itu," pungkasnya. (*)