APBD-P 2025 Disetujui, Berikut 9 Pandangan Akhir Fraksi DPRD Maluku Utara

3. Fraksi NasDem

NasDem mengapresiasi pengurangan belanja pegawai dan barang/jasa, serta adanya peningkatan belanja subsidi dan hibah.

Namun, NasDem menilai APBD Perubahan 2025 belum sepenuhnya menjawab persoalan besar Malut, seperti tingginya kemiskinan, ketimpangan antarwilayah, rendahnya kualitas infrastruktur dasar, dan ketergantungan pada sektor ekstraktif.

Fraksi ini menekankan agar belanja daerah lebih diarahkan ke sektor produktif berbasis lokal seperti perikanan, pertanian, serta peningkatan konektivitas antarwilayah.

4. Fraksi PKS

PKS menilai pembahasan Ranperda sudah sesuai aturan. Fraksi ini mencatat bahwa Perubahan APBD 2025 mengalami kenaikan pendapatan dan belanja.

PKS meminta Pemprov Malut melalui OPD terkait lebih serius dalam menginventarisasi potensi pendapatan agar target dapat tercapai. Fraksi ini juga berharap APBD-P dilaksanakan sesuai peruntukan dalam DPA OPD masing-masing.

5. Fraksi Hanura

Hanura mengapresiasi kenaikan PAD sebesar Rp306 miliar, namun menyoroti penurunan transfer pusat sebesar Rp245 miliar yang menunjukkan lemahnya kemandirian fiskal daerah.

Fraksi ini menilai pengurangan Rp31 miliar pada infrastruktur jalan, jaringan, dan irigasi tidak sejalan dengan kebutuhan peningkatan konektivitas masyarakat.

Hanura juga menyoroti keterbatasan alokasi pada sektor pendidikan dan kesehatan serta menekankan pengawasan ketat terhadap belanja modal tanah dan peralatan agar tidak menimbulkan pemborosan.

6. Fraksi Gerindra

Gerindra mendorong pemerintah proaktif mendata sumber pendapatan baru dalam tiga bulan terakhir tahun anggaran berjalan.

Fraksi ini mengapresiasi adanya pengurangan belanja pegawai dan barang/jasa yang dialihkan ke belanja subsidi, sehingga dapat mendorong optimalisasi anggaran untuk kepentingan publik.

7. Fraksi PKB