Pemerintah Provinsi Maluku Utara resmi menyandang status predikat Universal Health Coverage (UHC) Prioritas
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melakukan rotasi dan pelantikan pejabat administrator dan pengawas di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku Utara
BMKG Stasiun Meteorologi Kelas I Sultan Babullah Ternate merilis prospek cuaca dan potensi cuaca ekstrem mingguan di wilayah Maluku Utara
Syarat utama penerima bantuan RTLH adalah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTSN) dan berada pada desil 1 hingga desil 2
Sejumlah kantor dinas di Kabupaten Pulau Taliabu masih beroperasi dengan menyewa rumah warga
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, bersama Bupati Halmahera Tengah Ikram M. Sangadji dan Wakil Bupati Halmahera Timur, Anjas Taher, bersepakat
Dari kampung halamannya di Pulau Morotai, Ailan melangkah pasti meniti jalur pemerintahan hingga akhirnya dipercaya menjadi Kepala Bagian Humas
Perjalanan hidup Abdullah Ismail membuktikan bahwa tekad dan kepedulian bisa mengubah arah hidup seseorang
Pemprov Maluku Utara segera meluncurkan sistem manajemen talenta (talent pool) untuk meningkatkan kualitas birokrasi
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengingatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemprov Malut agar memperbaiki disiplin
Gubernur Maluku Utara, Sherly Loas, menepati janji politiknya dalam membenahi kinerja aparatur sipil negara (ASN).
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, melantik 48 pejabat administrator dan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Senin (25/8/2025)
Sekda Kabupaten Pulau Morotai Muhammad Umar Ali diperiksa penyidik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Maluku Utara
Disperindagkop Kabupaten Halmahera Timur, Maluku Utara, memastikan tak ada peredaran beras oplosan
Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos menegaskan bahwa promosi jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Malut berbasis prestasi, integritas
Sebanyak 50 ASN eselon III dan IV dikabarkan masuk daftar mutasi, promosi, bahkan pemberhentian
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, berkomitmen mempercepat proses sertipikasi tanah
Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menegaskan akan mengambil langkah tegas terhadap sejumlah perusahaan atau pemegang Hak Guna Usaha (HGU)
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan sejumlah persoalan mendasar terkait pertanahan
Bappeda Maluku Utara menggelar koordinasi awal dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) Republik Indonesia, Jumat (22/8/2025) di Jakarta