Kasus Pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan 2017 Terkendala Audit BPKP
Dugaan korupsi pembangunan Masjid Raya Halmahera Selatan terkendala audit BPKP, karenanya Jaksa tak bisa tetapkan siapa tersangkanya
Penulis: Randi Basri | Editor: Munawir Taoeda
Tribunternate.com/Istimewa
HUKUM: Kantor Kejati Maluku Utara, Senin (8/5/2023). Di mana kasus dugaan Korupsi pembangunan Masjid Raya di Halmahera Selatan terkenda audit dari BPKP.
Sesuai dengan surat perintah penyidikan, yang dikeluarkan Kajati Maluku Utara nomor:748/Q.2/Fd.1/09/2022 tanggal 27 September 2022.
Baca juga: Berlangsung Khidmat, Wakajati Maluku Utara Pimpin Upacara HUT Persaja ke 72
Tentang dugaan korupsi pekerjaan pembangunan, Masjid Raya Halmahera Selatan tahun 2017, 2018 dan 2019.
Proyek pembangunan ini dikerjakan sebanyak tiga tahap, yakni tahap 1 pada 2027.
Tahap II 2018 dikerjakan PT Bangun Utama Mandiri, sementara tahap III dikerjakan CV Minanga Tiga Satu. (*)
Tags
korupsi
Kejati Maluku Utara
Ardian
Her Notoraharjo
Nurul Mulyani
Halmahera Selatan
Maluku Utara
Tribun Ternate
Baca Juga
| Ratusan Guru di Taliabu Ikut Orientasi PPG 2025 Ditjen GTKPG |
|
|---|
| DPRD Taliabu Janji Kawal Pembangunan Masjid Desa Balohang |
|
|---|
| Kembangkan S3 Hukum di Indonesia Timur, Unkhair Ternate dan UBJ Teken MoU |
|
|---|
| Ini Penyebab Turunnya Hasil Tangkapan Ikan Teri Nelayan Desa Subaim Halmahera Timur |
|
|---|
| Pemerintah Pusat Kucurkan Rp 66 Miliar untuk Infrastruktur Pendidikan Maluku Utara |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/ternate/foto/bank/originals/Kantor-Kejati-Maluku-Utara.jpg)
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.