Kemendagri RI, Harap Krsna Kie Raha Polda Maluku Utara Jadi Media Kolaborasi Pemilu 2024

TRIBUNTERNATE.COM - Kemendagri RI mengharapkan peluncuran implementasi proyek perubahan akselerasi penanganan kerawanan pemilu lewat aplikasi “Krsna Kie Raha” bisa menjadi media kolaborasi jelang pemilu 2024.

Krsna Kie Raha sendiri merupakan Pilot project Direktur Intelkam Polda Maluku Utara, Kombes Pol Hadi Wiyono.

Ia tercatat sebagai peserta pelatihan kepemimpinan nasional LAN RI angkatan 58.

Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara (Deputi I) Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Kemendagri RI, Robert Simbolon menyebut, Kegiatan launching implementasi proyek perubahan Krsna Kie Raha yang digagas oleh Kombes Pol Hadi Wiyono.

Direktur Intelkam Polda Maluku Utara selaku Project Leader, dalam rangka mengikuti pelatihan kepemimpinan nasional tingkat I angkatan 58.

“Kegiatan ini sangat strategis mengingat Indonesia akan menyelenggarakan pesta demokrasi terbesar dan secara serentak pada tahun 2024,” kata Robert, Selasa (21/11/2023).

Pesta demokrasi itu menurut Robert, Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Serta anggota-anggota DPR, DPD, DPRD, yang dilanjutkan dengan Pemilihan Kepala Daerah yaitu bupati, dan walikota.

“Agenda politik tahun 2024 tersebut akan sangat menentukan masa depan bangsa dan negara kita,” jelasnya.

Untuk lanjut dia, pelaksanaan Pemilu Tahun 2024 sudah barang tentu memerlukan kesiapan semua pihak.

Untuk menjamin terlaksananya pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adir serta aman dan damai.

Upaya-upaya identifikasi potensi kerawanan, pendidikan politik bagi masyarakat, dan peningkatan partisipasi masyarakat perlu dilakukan.

Berbagai bentuk upaya pensuksesan perlu dan harus dilakukan. Langkah-langkah proyektif dan preventif terjadinya gangguan atas pelaksanaan pemilu harus diupayakan. 

Bawaslu telah meluncurkan indeks kerawanan Pemilu 2024 dengan isu strategis kampanye di media sosial.

Baca juga: Wujud Pembinaan Polri, 12 Personel Polres Halmahera Tengah Terima Penghargaan

Hasil analisis potensi kerawanan, kampanye melalui medsos bermuatan ujaran kebencian mendominasi di tingkat provinsi dengan presentasi 50 persen.