Disinyalir Terima Gaji Buta, Pemkab Halmahera Selatan Telusuri Keabsahan 6 Anggota BPD Bahu

Kemungkinan belum sampai ke DPMD Halmahera Selatan, sehingga tak diundang dalam pelantikan awal tahun lalu.

Lanjutnya, penermiaan gaji/upah tanpa SK ini merupakan sebuah kesalahan fatal.

Karena selaku Pemerintahan Tingkat Desa, harus punya dasar hukum yang jelas.

"Tapi itu kalau terbukti, karena sekarang ini kan sifatnya masih dugaan."

"Sehingga nanti kita lihat, apakah ini betul atau tidak, mereka terima gaji tanpa SK, "pungkasnya.

Baca juga: Kapolres Halmahera Selatan Singgung KPU di Rakor Pengamanan Pemilu 2024, Agus Sebut Mis Komunikasi

Ketua IPMB Halmahera Selatan, Toban Tonjo, mengatakan tidak hanya masalah gaji BPD Bahu yang diadukan ke pemerintah daerah.

Tetapi, insentif kader Posyandu selama 8 bulan dan insentif Kaur Desa Bahu 4 bulan belum dibayar juga turut diadukan.

"Kita juga sampaikan masalah dan Bumdes Bahu, karena Bumdes ini tidak jalan tapi setiap tahun terus dianggarakan," katanya. (*)