Gubernur Maluku Utara Jadikan Jabatan Plt Kadindikbud Sebagai Taruhan untuk Program Sekolah Gratis

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan, program sekolah gratis (SMA, SMK dan SLB) segera dijalankan Abubakar Abdullah selaku Plt Kadindikbud.

"Program ini harus sukses, dan jabatan Plt Kadindikbud yang dijabat Pak Abubakar menjadi taruhannya, "tegas Sherly Laos belum laa ini.

Menangapi hal itu, Abubakar Abdullah mengaku siap merealisasikan program ini sebagai bagian dari 100 hari kerja kepala daerah yang baru.

"Pendidikan gratis, terjangkau dan berkualitas. 3 hal ini harus dicatat dengan baik, "ucapnya saat dikonfirmasi.

Baca juga: Kasus HIV/AIDS Meningkat, Pemkab Halmahera Tengah Diminta Cepat Ambil Langkah

Menurutnya, selama ini ada program pendidikan gratis yang dicanangkan pemerintah, namun kualitasnya sering diabaikan.

Sebaliknya, ada juga sekolah yang fokus pada pendidikan bersama, tetapi dengan biaya yang sangat tinggi.

Pemerintah telah berupaya menggratiskan biaya pendidikan bagi siswa kurang mampu melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), yang langsung diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk tahun 2025 ini, Maluku Utara mendapatkan alokasi BOS sebesar Rp 120 miliar lebih.

"Namun dalam praktiknya, dana BOS sering tidak mencukupi kebutuhan sekolah, "beber Abubakar Abdullah.

"Sehingga banyak sekolah mencari solusi tambahan melalui dana komite."

"Bahkan, besaran dana komite di setiap zona sering kali berbeda sehingga menimbulkan ketimpangan, "ujarnya.

Lanjutnya, bahwa dana komite akan dihapus dan skema pembiayaannya akan ditanggung langsung oleh pemerintah daerah.

"Kita ingin membebaskan biaya sekolah bagi seluruh siswa. Saat ini, kita sedang menyusun skema kecukupan fiskal untuk membiayai 63.000 siswa di 10 kabupaten/kota, "jelasnya.

Baca juga: Gunung Dukono di Halmahera Utara Kembali Erupsi

Langkah konkretnya, pemerintah akan menghitung jumlah siswa dan menetapkan sekolah negeri sebagai sekolah gratis.

"Skema ini sudah siap, tinggal kita laporkan ke Gubernur untuk dipaparkan lebih lanjut."

"Selain itu, perlu diterbitkan Pergub agar ada payung hukum dalam pelaksanaannya, "tandas Abubakar Abdullah. (*)