Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025

Golkar juga menyoroti penurunan surplus dari Rp 30,46 miliar menjadi Rp 6,83 miliar (turun 77,57 persen).

"APBD yang baik diukur dari kualitas belanja, bukan sekadar surplus,"pungkasnya.

Fraksi PDI P

Juru bicara Fraksi PDI P Merlisa Marsaoly, menekankan APBD-P 2025 harus diarahkan pada agenda prioritas pembangunan daerah.

"APBD harus mencerminkan respons pemerintah terhadap kebutuhan prioritas masyarakat dengan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis, dan tepat sasaran, "tegasnya.

PDI Perjuangan juga mendorong evaluasi dan optimalisasi pemungutan PAD 2024 sebagai dasar peningkatan PAD 2025. 

Menurut Merlisa, target PAD yang tinggi harus diimbangi kerja keras OPD.

Ia juga menyoroti lemahnya kontribusi PAD terhadap pendapatan, potensi penerimaan yang belum tergali, serta pelayanan pajak dan retribusi yang masih minim sarana. 

"Kami pertanyakan langkah konkret gubernur dalam mengatasi persoalan PAD yang berulang setiap tahun, "ujarnya.

Selain itu, belanja daerah dinilai tidak konsisten karena sinkronisasi perencanaan dan penganggaran masih lemah.

"Kami minta langkah nyata gubernur agar APBD efektif dan berpihak pada kepentingan masyarakat,"tambahnya.

Fraksi NasDem

Ketua Fraksi NasDem, Abdullah Hatari, menilai orientasi belanja daerah dalam APBD-P 2025 sudah mendukung efektivitas perangkat daerah. Belanja tercatat Rp 3,498 triliun atau naik Rp84,39 miliar dari APBD induk.

APBD-P 2025 masih mencatat surplus Rp 6,83 miliar, meski turun 77,57 persen dari Rp 30,46 miliar di APBD induk. 

"NasDem mengapresiasi capaian surplus ini dan berharap pemerintah konsisten menjaga pengelolaan keuangan,"ujarnya.