Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025

"Porsi lebih besar harus untuk jalan, listrik, air bersih, dan kebutuhan dasar, "katanya.

Fraksi PKB

Juru bicara Fraksi PKB, Muksin Amrin, menekankan APBD-P 2025 harus transparan, akuntabel, dan berpihak pada masyarakat.

Ia menyoroti penurunan surplus sebagai tanda kehati-hatian fiskal. PKB mendorong optimalisasi PAD, fokus belanja pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, serta pemberdayaan ekonomi.

"APBD Perubahan harus mencerminkan kebutuhan rakyat. Transparansi wajib dijaga dari perencanaan hingga pelaksanaan, "tegasnya.

Fraksi API

Ketua Fraksi API, Jamrud Hi. Wahab, menyebut pendapatan Rp 3,5 triliun harus diarahkan ke sektor prioritas.

API juga meminta penjelasan detail alokasi program pengentasan kemiskinan.

Serapan anggaran harus ditingkatkan, terutama pada program SDM, daya saing ekonomi dan infrastruktur. 

"Kegiatan dengan serapan rendah tidak boleh terulang, "ujarnya.

Baca juga: Penekanan Khusus Jamintel Kejagung untuk Kades se Maluku Utara

Fraksi Bintang Demokrat

Juru bicara Fraksi Bintang Demokrat, Haryadi Ahmad, menekankan APBD-P harus mendukung realisasi visi-misi gubernur dan wakil gubernur.

"Penggunaan anggaran harus akuntabel, efisien, efektif, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, "katanya.

Menurutnya, APBD tidak boleh sekadar administratif, melainkan benar-benar meningkatkan kesejahteraan masyarakat Maluku Utara. (*)