Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025

Fraksi PKS

Juru bicara Fraksi PKS, La Putu, menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam APBD-P 2025.

Dengan penurunan transfer pusat, PKS mendorong Pemprov menggali pendapatan baru dari optimalisasi aset daerah, penguatan BUMD, dan investasi. 

"PAD harus ditingkatkan tanpa membebani masyarakat, "katanya.

PKS juga meminta perhatian khusus pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pendidikan, kesehatan dan percepatan pembangunan infrastruktur di daerah terpencil.

Fraksi Hanura

Juru bicara Fraksi Hanura, Iswanto, menilai alokasi APBD-P 2025 belum seimbang.

Pendidikan mendapat Rp822,78 miliar (23,5 persen) dan kesehatan Rp 422,55 miliar (12,1 persen), namun distribusinya dinilai belum merata.

Menurutnya, pendidikan masih dominan pada biaya operasional sementara infrastruktur kurang, dan layanan kesehatan belum merata.

Sektor lain seperti perumahan Rp 79,91 miliar, sosial Rp 39,63 miliar, juga dinilai minim.

"Belanja hibah naik Rp 42,27 miliar, tanah Rp 55,58 miliar, sementara bantuan sosial turun Rp 1,31 miliar, jalan dan irigasi turun Rp31,90 miliar. Ini tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.

Hanura meminta refocusing belanja ke infrastruktur dasar, bantuan sosial, pangan, perikanan dan pengendalian inflasi.

Fraksi Gerindra

Juru bicara Fraksi Gerindra, Mislan Syarif, mempertanyakan mekanisme perubahan APBD apakah sesuai indikator Pasal 316 UU Nomor 23 Tahun 2014.

Gerindra juga menyoroti kenaikan pendapatan menjadi Rp 3,5 triliun, mendorong optimalisasi potensi daerah, serta pemerataan pembangunan hingga wilayah 3T.