Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Sebanyak 9 Fraksi DPRD Maluku Utara menyampaikan pandangan umum terhadap Rancangan APBD Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2025. 

Pandangan tersebut disampaikan melalui Rapat Paripurna ke-40 di Ruang Paripurna DPRD Maluku Utara di Sofifi, Selasa (2/9/2025).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray, didampingi Wakil Ketua II Husni Bopeng dan Wakil Ketua III Husni Salim.

Hadir pula Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe serta Forkopimda.

Baca juga: 3 Berita Populer Malut: Paduan Suara Malut Siap Guncang IKN - Rencana Pembangunan 3.000 Rumah ASN

M Iqbal Ruray menjelaskan, Pemprov Maluku Utara telah menyampaikan penjelasan Ranperda APBD-P 2025 pada 25 Agustus lalu.

"Hari ini 9 fraksi semuanya menggunakan haknya untuk menyampaikan pandangan umum, "kata Iqbal.

Fraksi Golkar

Ketua Fraksi Golkar Farida Djama, menyebut postur APBD-P 2025 tercatat Rp 3,505 triliun atau naik 1,76 persen (Rp60,75 miliar) dari APBD induk Rp 3,444 triliun.

Namun, Golkar menilai terdapat perbedaan data target pendapatan daerah antara RAPBD-P dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Per 31 Agustus 2025, realisasi pendapatan Rp 2,43 triliun (75,27 persen) dari target Rp 3,23 triliun.

"Perbedaan ini masalah fundamental, TAPD harus lebih cermat menyusun RAPBD-P, "tegas Farida.

Golkar juga menyoroti proyeksi kenaikan PAD hingga Rp 1,167 triliun atau naik 35,51 persen.

Menurutnya, proyeksi itu tidak realistis karena hanya sektor pajak daerah yang menunjukkan capaian memadai (95,74 persen dari target Rp 710 miliar), sedangkan retribusi dan PAD lain masih di bawah 70 persen.

Belanja daerah dalam APBD-P 2025 tercatat Rp 3,498 triliun, naik Rp 84,39 miliar (2,47 persen) dari APBD induk. Namun hingga triwulan III, realisasi belanja baru 46,08 persen.

"Ini berisiko menumpuk di akhir tahun dan menurunkan kualitas output pekerjaan, "ucap Farida.