3 Fraksi Walk Out Saat Paripurna Jawaban Pemerintah soal Rancangan APBD Induk 2026

Namun menurutnya, hal itu sulit tercapai jika dalam forum-forum penting kepala daerah tidak menunjukkan keseriusan.

"Kalau Gubernur terus absen di rapat-rapat penting seperti ini, bagaimana masyarakat bisa percaya bahwa pemerintah fokus menata masa depan daerah, "katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Maluku Utara, Sarbin Sehe, menanggapi aksi walk out tersebut dengan menyebut bahwa hal itu merupakan bagian dari mekanisme DPRD.

"Soal walk out, itu adalah dinamika internal DPRD. Silakan dikonfirmasi ke pimpinan dewan, "ujarnya singkat.

Namun, sang wakil gubernur memastikan bahwa pemerintah telah menjalankan seluruh tahapan sesuai jadwal yang ditetapkan DPRD.

Baca juga: Polres Halmahera Selatan Serahkan 2 Tersangka Korupsi Dana Desa ke Jaksa, Kerugian Negara Rp546 juta

"Secara administrasi, seluruh dokumen RAPBD sudah diserahkan. Kalau pun masih ada kekurangan, pembahasannya bisa dilanjutkan di tingkat komisi maupun badan anggaran (Banggar). Itu hal yang wajar dalam proses pembahasan, "jelasnya.

Akan tetapi ia mengapresiasi sikap DPRD yang tetap mencermati dokumen-dokumen anggaran secara detail.

"Kami berterima kasih kepada DPRD karena terus mengawasi dan memastikan dokumen anggaran ditelaah secara menyeluruh, "kata Sarbin menutup pernyataannya. (*)