Selain itu, pihak pangkalan diduga sengaja menjual minyak tanah ke para pemilik speed dengan harga Ep 5 ribu-Rp 7 ribu per liter.
“Selama ini proses penyidikan berjalan lancar tanpa hambatan berarti,” ungkap Agus, Kamis (15/5/2025).
“Fokus kami saat ini adalah pengendara roda dua, terutama di Kota Weda dan juga para karyawan yang berkendara menuju PT IWIP,” ucapnya.
Pihak kepolisian pun telah mengantongi identitas pemilik dan akan memanggilnya untuk dimintai keterangan.
Hal itu menyusul hasil rapat bersama kecamatan dan kelurahan se-Kota Ternate, Maluku Utara, pada Rabu (30/4/2025).
“Upaya ini kita diambil untuk menjembatani komunikasi antara masyarakat dengan pihak kepolisian di wilayah Kota Ternate,” kata Anita.
Namun, siswa harus menjawab soal secara mandiri. Pasalnya, ada kemungkinan perbedaan jawaban.
Setiap soal sudah dilengkapi dengan kunci jawaban. Namun, siswa harus menjawab soal secara mandiri.
Menurut Muslim, upaya pembentukan DOB Obi, Bacan, dan Makian-Kayoa ini sudah diperjuangkan cukup lama.
"Di sana itu kemarin yang kita anggarkan kurang lebih Rp 10 miliar," ungkap Budiman pada 23 Maret 2025 lalu.
Seluruh peserta wajib hadir sesuai sesi dan tanggal yang telah ditentukan dalam lampiran pengumuman resmi.
"Pertama soal ganti rugi lahan masyarakat yang sudah terkenal dampak kegiatan operasi maupun yang terdampak," katanya, Rabu (7/5/2025).
Lurah Gamalama, Mohtar Umasangadji, menjelaskan bahwa koperasi ini tengah dalam tahap pelaporan ke pemerintah pusat.
Pihaknya menargetkan seluruh warga Halmahera Selatan bisa melakukan perekaman dan mendapatkan KTP.
"Ketika menemukan permasalahan-permasalahan dalam pansus, maka kami minta dibawa ke APH untuk diselesaikan," desaknya.
"Kami di DPRD menggunakan fungsi pengawasan, kami berkomitmen mengawal agar ini bisa dituntaskan sesuai waktu yang disepekati," ungkapnya.
Warga meminta Pemkab Halmahera Selatan segera menyelesaikan proyek tersebut. Sayangnya, aksi sempat ricuh.
Soal tersebut termasuk Bab 5 Meneladani Perjuangan Rasulullah. Materinya berkaitan dengan Fathu Makkah.
Selain itu, harta tersebut juga harus dimiliki selama setahun. Besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 persen dari harta tersebut.
Jumlah tersebut menduduki jabatan administrasi strategis di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).