Kata Haryadi, Klaim 3 Pulau di Halmahera Tengah oleh Pemprov Papua Barat Daya Bikin Masyarakat Resah

TRIBUNTERNATE.COM, SOFIFI - Anggota DPRD Maluku Utara Haryadi Ahmad menyuarakan keresahan warga Halmahera Tengah terkait klaim sepihak 3 pulau terluar oleh sejumlah elite politik dari Provinsi Papua Barat Daya.

Hal ini disampaikannya dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di Sofifi, Senin (28/7/2025) yang turut dihadiri Gubernur Maluku Utara Sherly Laos, Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe dan Samsuddin A Kadir selaku Sekprov Maluku Utara.

Dalam forum resmi tersebut, Haryadi menegaskan bahwa ketiga pulau yang dimaksud aialah Pulau Sain, Pulau Kiayi dan Pulau Kias.

Yang secara de facto dan de jure merupakan bagian sah dari wilayah administratif Maluku Utara tepatnya di Halmahera Tengah.

Baca juga: Satlantas Polres Taliabu Tilang 101 Pelanggar Selama Operasi Patuh 2025

"Secara historis, pulau-pulau ini memiliki keterkaitan erat dengan Halmahera Tengah dan Kesultanan Tidore."

"Namun belakangan ini muncul klaim dari Papua Barat Daya yang menganggap pulau-pulau itu masuk dalam wilayahnya, "ujar Haryadi.

Karena itu ia meminta Pemprov Maluku Utara segera mengambil langkah tegas dan melakukan koordinasi intensif dengan Pemprov Papua Barat Daya, guna memperjelas status ketiga pulau tersebut dan mencegah konflik wilayah yang berlarut-larut.

"Isu ini terus berulang setiap tahun dan kini kembali mengemuka, menimbulkan keresahan di tengah masyarakat di sana."

"Ini bukan hanya soal batas wilayah administratif, tetapi juga menyangkut kedaulatan dan kepentingan strategis Maluku Utara, "tegasnya.

Menurut Haryadi, Pemkab Halmahera Tengah sebelumnya telah berupaya menindaklanjuti persoalan ini.

Namun karena menyangkut batas antarprovinsi, diperlukan peran aktif dan koordinasi langsung dari pemerintah provinsi.

"Ini juga berkaitan erat dengan perencanaan pembangunan wilayah. Jika batas wilayah tidak jelas, akan sulit melakukan perencanaan dan penganggaran pembangunan di kawasan tersebut, "tambahnya.

Ia berharap di bawah kepemimpinan Sherly Laos dan Sarbin Sehe, Maluku Utara mampu menjaga kedaulatan wilayahnya dan memperjuangkan hak-hak masyarakat di daerah perbatasan.

"Kami ingin agar masalah ini tidak lagi menjadi isu tahunan. Saatnya pemerintah provinsi mengambil sikap tegas demi melindungi wilayah dan rakyatnya, "harap Haryadi.

Lokasi dan Potensi Alam