TOPIK
Pemkab Halmahera Selatan
-
"Tersisa 2 desa hasil sengketa Pilkades 2022 yang kepala desa-nya belum dilantik, "ungkap Plt Kepala DPMD Halmahera Selatan M Zaki Abdul Wahab
-
"Penyaluran BOSDA di Halmahera Selatan berjalan lancar dan tidak ada kendala, "ungkap Plt Kadisdik Maluku Utara Abubakar Abdullah
-
"Selain tingkatkan etos kerja, perlunya sinergi antar-OPD dalam menjalankan program pembangunan daerah, "pinta Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
"Tim sudah selesai melakukan pendataan warga yang perabotan rumahnya rusak terdampak banjir, "kata Plt Kepala BPBD Halmahera Selatan Aswin Adam
-
Kata Ketua FPPMB Halmahera Selatan Ardian Ludin, fenomena orang tua gendong anak lewati air sungai untuk ke sekolah sudah terjadi berulang kali
-
Saat itu (hari kejadian) Ringgo mendatanginya (Ilham Abubakar) di depan Kantor Pengadilan Negeri Labuha dan menarik pakaian dinasnya hingga sobek
-
"Jalan ini juga sebenarnya jalan produksi, karena hasil panen petani dibawa lewat sini, "keluh Fadli, warga sekitar TPA Marabose, Halmahera Selatan
-
"Jagung merupakan salah satu komoditas andalan nasional yang potensial untuk menjaga ketahanan pangan, "kata Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, menunda agenda wisata religi para pendeta ke Yerusalem, Israel
-
Kabar gembira bagi masyarakat Halmahera Selatan, Maluku Utara, yang membutuhkan layanan pemeriksaan kesehatan maksimal
-
Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bassam Kasuba, memberi sinyal bakal melakukan roling pejabat eselon III di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan
-
Perusahaan tambang nikel (Harita) yang beroperasi di Pulau Obi, Halmahera Selatan itu per bulan membayar PAP sebesar Rp 7 miliar
-
"Asumsi saya, Opsen ini untuk menghentikan masalah pembagian DBH, "ungkap Kepala UPTD Samasat Halmahera Selatan Fikri Abusama
-
"Festival Tobo-Tobo Safar Halmahera Selatan miliki nilai adat dan budaya sangat penting untuk dijaga di tengah arus modernisasi, "kata Bassam Kasuba
-
Plt Kepala DKP Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Idris Ali, mengatakan pihaknya menargetkan akhir tahun 2025
-
APDESI Halmahera Selatan akan berkoordinasi dengan OPD terkait untuk bicarakan skema penganggaran retreat jika sumbernya dari dana desa (DD)
-
"Diharapkan kades-kades lebih memahami akan anggaran yang mereka kelola ke depan, "ucap Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
Posisi Kepala Dinas (Kadis) Sosial Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, diemban Fadjry Kambey
-
"Masalah anggaran menjadi penyebab utama, " Plt Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja (Ditransker) Halmahera Selatan, Maluku Utara Noce Totononu
-
Verifikasi adminstrasi kembali guna mendapat kejelasan, jika terbukti bermasalah maka konsek konsekuensinya digugurkan
-
"Terbengkalai karena anggaran rehabilitasi tempat budidaya tersebut dipangkas oleh pemerintah pusat, "kata Plt Kepala DKP Halmahera Selatan Idris Ali
-
Pemkab Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, mengusulkan 975 tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK paruh waktu
-
Sebanyak lima jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, bakal dilelang dalam waktu dekat
-
"Usulan-usulan yang lebih cenderung ke kegiatan-kegiatan operasional, kita pangkas dan kurangi, "kata Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
"Ada tahapan yang harus dilewati, seperti interview dan lain-lain. Jadi nanti diinterview dulu, "kata Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
"Ada masalah dalam pemberian dana hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, "kata Plt Kepala Kesbangpol Halmahera Selatan Ramon Rumonin
-
Menariknya, Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba mengingatkan kepada para pejabat eselon II untuk tidak berbuat asusila hingga perselingkuhan
-
Kecamatan dengan jumlah penerima terbanyak di semester I adalah Bacan dengan 542 KK
-
"Larangan ini berdasarkan Perda yang mengatur tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTR), "ungkap Kepala DPM-PTSP Halmahera Selatan Nasir Koda
-
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Halmahera Selatan, Maluku Utara, Muhmmad Nur, mengklaim tak ada pemangkasan Kurang Bayar DBH
