TOPIK
Pemkab Halmahera Selatan
-
Warkah menjelaskan bahwa anggaran tersebut digunakan untuk memenuhi berbagai kebutuhan Paskibraka mulai dari seragam dan lain-lain
-
OPD-OPD penyumbang PAD di Halmahera Selatan saat konsentrasi terhadap inovasi pemungutan retribusi dan pajak
-
Pemkab Halmahera Selatan menerima bantuan sebesar Rp 4,5 miliar dari Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia
-
Berdasarkan jadwal kunker, salah satu lokasi yang bakal dikunjungi Viva Yoga ialah Desa Sumber Makmur, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan
-
"Kita sesuaikan dengan RPJMD, karena program-program kepala daerah jelas ada dalam dokumen ini, "kata Sekkab Halmahera Selatan Safiun Radjulan
-
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, dirancang naik pada APBD perubahan tahun 2025
-
Kendala yang dimaksud oleh Pempus adalah guru di Halmahera Selatan, Maluku Utara yang NIP-nya tidak sesuai dengan data di BKN
-
"Artinya kalau kita bicara pengembangan perikanan di Halmahera Selatan, tentunya diikutkan dengan infrastruktur penunjang, "kata Helmi Umar Muchsin
-
Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Helmi Umar Muchsin, mengatakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB)
-
"Bantuan ini harus dirawat dan jaga dengan baik, "pinta Wakil Bupati Halmahera Selatan Helmi Umar Muchsin
-
"Kami akan lihat kemampuan keuangan daerah dalam upaya mencari solusi 586 honorer ini, "Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
UPTD Samsat Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berhasil mencapai Rp54,9 miliar dalam penarikan pajak kendaraan dan pajak air permukaa
-
"Catatan Samsat ada 24 OPD, mereka ini agak sedikit nakal lah, "ungkap Kasi Datun Kejari Halmahera Selatan Satriyo
-
"Saya sangat berhati-hati karena pemberhentian kades disebabkan temuan Inspektorat terkait DD "ucap Plt Kepala DPMD Halmahera Selatan Zaki Abdul Wahab
-
Salah satu penyumbang masalah kehilangan ratusan ribu kubik air bersih adalah banyak pelanggan tidak menggunakan meteran
-
Anggaran yang diplot untuk program 'jemput bola' di APBD 2025 sangat terbatas sehingga belum semua kecamatan mendapat pelayanan langsung
-
Dari 213 desa di Halmahera Selatan, 114 di antaranya tercatat sudah mengantongi legalitas koperasi merah putih (KMP) yakni badan hukum
-
"Mereka akan diangkat jadi pegawai kontrak pemerintah tapi jam kerja lebih sedikit dari PPPK, "kata Kepala BKPPD Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah
-
"Wahana permainan akan dipindahkan dan mengembalikan fungsi asli terminal, "janji Plt Kadishub Halmahera Selatan Ramly Manui
-
Pemkab Halmahera Selatan meraih Paritrana Award 2024 setelah dinyatakan terbaik kedua kategori jaminan sosial ketenagakerjaan tingkat Provinsi Malut
-
Sejumlah peserta PPPK hasil seleksi tahap I tahun penerimaan 2024 di lingkungan Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, tak diberi SK pengangkatan
-
Plt Kepala Inspektorat Halmahera Selatan, Maluku Utara, Ilham Abubakar, mengatakan pihaknya telah menyelesaikan proses audit Dana Desa (DD) Kubung
-
"Mereka punya batas terima gaji sebagai PTT itu di bulan Juni. Jadi tidak ada Rapel, "ujar Kepala BKPPD Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah
-
"SMP Negeri Saruma Unggulan menggunakan konsep Boarding Schooll, "ungkap Bupati Halmahera Selatan Bassam Kasuba
-
"Ada (temuan BPK) tapi sangat kecil, dan itu tidak sampai 10 OPD, "ungkap Plt Kepala Inspektorat Halmahera Selatan Ilham Abubakar
-
"Total pelamar dalam seleksi PPPK tahap II untuk tiga jabatan fungsional sebanyak 1.440, "ungkap Kepala BKPPD Halmahera Selatan Abdillah Kamarullah
-
SMP Negeri Unggulan Saruma adalah investasi SDM terbesar yang akan membawa Halmahera Selatan lebih maju dan sejahtera, "tutur Bassam Kasuba
-
Bupati Halmahera Selatan, Maluku Utara, Bassam Kasuba, mengapresiasi Polres Halmahera Selatan karena turut mengevakuasi warga terdampak banjir bandang
-
Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Bassam Kasuba, mengatakan SMP Negeri Saruma Unggulan akan diresmikan pada 2 Juli 2025
-
Pemkab Halmahera Selatan, Maluku Utara, menyampaikan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) perubahan APBD tahun 2025
