TAG
utang
-
Pemangkasan Anggaran Perjalanan Dinas Berpotensi Pengaruhi Pembayaran Utang Pemprov Maluku Utara
Pj Gubernur Maluku Utara, Samsudin A. Kadir, menyoroti pengelolaan utang daerah yang belum bisa diselesaikan secara penuh, terutama jika pemangkasan
Selasa, 18 Februari 2025 -
Utang Bawaan 2024 Pemkot Ternate Senilai Rp48 Miliar Dibayar Hari ini
Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara akan melakukan pembayaran utang bawaan tahun anggaran 2024 yang terbawa ke tahun anggaran 2025
Senin, 17 Februari 2025 -
Utang Bawaan Pemkot Ternate 2024 Akan Dibayar Tahun Ini
Untuk bisa membayar utang bawaan 2024, Pemkot Ternate, Maluku Utara akan memangkas sejumlah anggaran di APBD Induk 2025 yang dirasa tidak perlu
Minggu, 2 Februari 2025 -
Pemprov Maluku Utara Target Selesaikan Utang Tahun Ini, Pj Gubernur : Masuk dalam APBD
Pemprov Maluku Utara menargetkan penyelesaian seluruh utang yang mencapai lebih dari Rp 800 miliar pada tahun 2025
Sabtu, 1 Februari 2025 -
DPRD Maluku Utara Pertanyakan Kejelasan Total Utang Pemprov
DPRD Maluku Utara mempertanyakan kejelasan total utang yang masih membebani Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara hingga tahun anggaran 2025
Sabtu, 18 Januari 2025 -
Pemkot Ternate Tunggak Utang Rp64 Miliar, Muhammad Ali : Masih Dipelajari
Utang Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara di tahun 2024 mencapai Rp64 miliar
Kamis, 16 Januari 2025 -
Pemprov Maluku Utara Fokus Selesaikan Utang Rp 2,4 Triliun
Utang Pemprov Maluku Utara mencapai Rp2,4 triliun, hingga saat ini realisasi pembayaran mencapai Rp1,56 triliun
Jumat, 10 Januari 2025 -
DPRD Desak Pemprov Maluku Utara Tuntaskan Pembayaran Utang di Tahun Ini
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, mendesak Pemerintah Provinsi untuk konsisten menyelesaikan utang kepada pihak ketiga senilai Rp800 miliar
Kamis, 9 Januari 2025 -
Pemprov Maluku Utara Tunda Pelunasan Utang Rekanan Sebesar Rp 114 Miliar
Ahmad Purbaya: "Pelunasan utang Rekanan oleh Pemprov Maluku Utara saat ini sangat bergantung pada DBH kurang bayar dari Pempus"
Senin, 6 Januari 2025 -
Pemkab Halmahera Selatan Diminta Prioritas Bayar Utang Proyek Tanggap Darurat 2023
Safri Talib: "Misalnya Talut, kalau di RAB panjangnya 500 meter, tapi pekerjaannya baru 400 meter, itu jangan dulu dibayar"
Jumat, 3 Januari 2025 -
Tanggapan Ricky Richfat Soal Kadis Dukcapil Halmahera Timur 'Bautang' Ratusan Juta
Sekda Halmahera Timur, Maluku Utara meminta Inspektorat melakukan fungsi kontrol buntut kasus utang Kadis Dukcapil
Selasa, 24 Desember 2024 -
Pemprov Malut Lunasi Utang APBD Induk 2024, Sisa Rp211 Miliar Dibayar pada APBD Perubahan
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Maluku Utara telah melunasi utang daerah pada APBD Induk 2024 sebanyak Rp303 miliar
Selasa, 24 Desember 2024 -
BREAKING NEWS: Kadis Enggan Bayar Utang, Kantor Dukcapil Halmahera Timur Dipalang
Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Halmahera Timur, Maluku Utara dipalang pihak ketiga
Senin, 23 Desember 2024 -
Sebelum 2024 Berakhir, OPD Pemprov Maluku Utara Diminta Segera Selesaikan Utang
Keuangan daerah yang semakin baik, pemerintah memiliki peluang untuk menuntaskan kewajiban yang telah diakomodir dalam APBD Induk maupun perubahan
Rabu, 18 Desember 2024 -
Ketua DPRD Maluku Utara Iqbal Ruray: Utang Pihak Ketiga Harus Tuntas Tahun Ini
DPRD Maluku Utara memastikan utang-utang lama yang diperoleh dari beberapa tahun anggaran sebelumnya dapat segera diselesaikan tahun ini
Senin, 9 Desember 2024 -
Jaga Stabilitas Keuangan Daerah, Rp 200 Miliar dari APBD Malut 2025 Dianggarkan untuk Bayar Utang
"Ini adalah komitmen kami bersama DPRD untuk mengatasi masalah keuangan pemprov secara transparan dan bertahap," tegasnya.
Selasa, 3 Desember 2024 -
APBD Perubahan Maluku Utara Capai Rp 3,69 Triliun, Sebagian Digunakan Bayar Utang Daerah
Sebelumnya, dalam rapat paripurna DPRD Malut, APBD Perubahan 2024 disepakati sebesar Rp 3,69 triliun.
Minggu, 20 Oktober 2024 -
APBD Perubahan 2024 Pemprov Maluku Utara Disepakati, Refocusing Anggaran ke Penyelesaian Utang
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang mengatur substansi perubahan APBD.
Sabtu, 21 September 2024 -
Loloskan Bacabup Miliki Utang Negara, Akademisi Unkhair Sorot Kinerja KPU Morotai Maluku Utara
Pasalnya, KPU dianggap kurang cermat dalam menilai dan memahami, jenis dan bentuk dokumen syarat calon diperlukan.
Jumat, 20 September 2024 -
Akademisi: Refocusing Anggaran Jadi Solusi Pemprov Maluku Utara Kurangi Beban Utang Pihak Ketiga
Kesalahan dalam melakukan refocusing bisa berdampak negatif pada pelaksanaan program-program vital di masing-masing OPD
Kamis, 12 September 2024