TOPIK
DPRD Maluku Utara
-
Pajak Kendaraan Baru 27 Persen, Fraksi PKB Dukung Gubernur Malut Sherly Laos Evaluasi Kepala Samsat
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Maluku Utara menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Gubernur Malut, Sherly Laos
-
Polemik Selesai, Yulin Mus Tetap Pimpin Komisi II DPRD Maluku Utara
Ketua DPRD Maluku Utara, Iqbal Ruray, menegaskan bahwa Yulin Mus tetap melanjutkan tugas sebagai Ketua Komisi II hingga sisa masa jabatan
-
Meski Defisit Mengintai, DPRD Maluku Utara Tetap Setujui APBD-P 2025 dengan Surplus Tipis
Target pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 3,44 triliun, naik Rp 60,75 miliar sehingga menjadi Rp 3,50 triliun
-
APBD-P 2025 Disetujui, Berikut 9 Pandangan Akhir Fraksi DPRD Maluku Utara
Fraksi-fraksi DPRD Maluku Utara menyoroti rendahnya realisasi belanja hingga triwulan III yang baru mencapai 46,8 persen
-
Berikut Rincian Lengkap Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Maluku Utara 2025
Belanja Daerah setelah perubahan ditetapkan sebesar Rp 3.498.758.995.777, naik Rp 84.394.025.697 dari sebelumnya Rp 3.414.363.970.080
-
DPRD Maluku Utara Setujui Rancangan APBD-P 2025
Golkar meminta pemetaan potensi baru di sektor perikanan, pariwisata, dan transportasi, serta disiplin manajemen kas
-
Komisi II DPRD Maluku Utara Terbelah, Pimpinan Diminta Segera Putuskan SK Ketua Baru
Said Banyo menyampaikan kekecewaannya terhadap Pimpinan DPRD Maluku Utara yang dianggap kurang proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini
-
96 Persen Paket Kegiatan Pemprov Maluku Utara Sudah Ditenderkan
Ketua Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara, Merlisa Marsaoly mengaku, hingga awal September, sebanyak 96 persen paket pekerjaan sudah ditenderkan
-
Komisi III DPRD Maluku Utara Evaluasi Serapan Anggaran OPD Mitra
Komisi III DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah
-
Berikut Pandangan 9 Fraksi DPRD Maluku Utara terhadap Ranperda APBD-P 2025
Ketua Fraksi Golkar menyebut postur APBD-P 2025 tercatat Rp 3,505 triliun atau naik 1,76 persen (Rp60,75 miliar) dari APBD induk Rp 3,444 triliun
-
Fraksi Golkar Desak Pemprov Malut Perbaiki Akurasi Data dan Disiplin Fiskal dalam RAPBD-P 2025
Fraksi Partai Golkar DPRD Maluku Utara melalui juru bicaranya, Farida Djama, menyoroti sejumlah persoalan penting dalam pembahasan Rancangan APBDP
-
Fraksi PDIP Soroti RAPBD Perubahan 2025, Tekankan Kepentingan Rakyat dan Optimalisasi PAD Malut
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi Maluku Utara menegaskan, penyusunan Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) tahun anggaran 2025
-
Anggota DPRD Malut Iswanto Dorong Integrasi Program Infrastruktur Air Antar Lembaga
Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara, Iswanto ST, menegaskan perlunya integrasi program pembangunan infrastruktur sumber daya air
-
Fraksi Hanura DPRD Maluku Utara Soroti Kenaikan Belanja Modal dalam APBD Perubahan 2025
Sidang paripurna DPRD Maluku Utara dengan agenda penyerahan dokumen Rancangan APBD Perubahan (RAPBD-P) Tahun 2025 berlangsung dinamis
-
DPRD Maluku Utara Sepakati Perubahan KUA-PPAS 2025 dan KUA-PPAS 2026
"Kesepakatan ini adalah pedoman kerja kita. Semoga menjadi amal untuk Maluku Utara yang lebih maju, berdaya saing dan sejahtera, "harap Sherly Laos
-
Iqbal Ruray: Proyek Swakelola Renovasi Rumah Dinas Gubernur Maluku Utara Harus Jadi Pelajaran
"Kegiatan-kegiatan yang gunakan sistem swakelola sebaiknya dipertimbangkan kembali, "tegas Ketua DPRD Maluku Utara M Iqbal Ruray
-
DPRD Maluku Utara Soroti Jalan Nasional Halmahera Tengah-Halmahera Selatan yang Rusak
"Jadi perbaikan (jalan) harus dibarengi dengan pembangunan sarana pendukung, "Anggota Komisi III DPRD Maluku Utara Muksin Amrin
-
Alasan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara Diam-diam Pantau Kehadiran Pimpinan OPD
"Pemantauan itu menjadi salah satu dasar evaluasi yang rencananya dilakukan pada 20 Agustus 2025, "ungkap Wakil Ketua DPRD Maluku Utara Kuntu Daud
-
Dukung Evaluasi Pejabat Pemprov Malut, Muksin Amrin: Copot yang Tak Kompeten dan Terlibat Kasus
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Provinsi Maluku Utara menyatakan dukungan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pejabat
-
Fraksi Hanura Dukung Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Evaluasi Pejabat
Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara mendukung penuh langkah Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, mengevaluasi pejabat
-
Langkah Pembangunan Infrastruktur Maluku Utara ke Depan Menurut Merlisa Marsaoly
"Banyak ruas jalan provinsi rusak parah dan belum tertangani karena keterbatasan anggaran, "tutur Ketua Komisi III DPRD Maluku Utara Merlisa Marsaoly
-
Paripurna Pandangan RPJMD Malut 2025–2029: Fraksi Hanura Soroti Ketimpangan Wilayah
Fraksi Partai Hanura DPRD Provinsi Maluku Utara menyampaikan pandangan dan masukan strategis, terhadap Ranperda
-
Meri Popala Fraksi Demokrat Dukung Penuh RPJMD Maluku Utara 2025-2029
Fraksi Bintang Demokrat menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan
-
Fraksi Golkar Soroti RPJMD Maluku Utara, Minta Implementasi Nyata Visi Gubernur
DPRD Provinsi Maluku Utara menggelar rapat paripurna, dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah
-
Fraksi PKS DPRD Maluku Utara Soroti Isu Lingkungan dan Ekonomi dalam RPJMD 2025-2029
Fraksi PKS DPRD Provinsi Maluku Utara menyoroti pentingnya integrasi nilai-nilai spiritual dan prinsip keadilan dalam RPJMD Malut
-
Dukung Evaluasi Jabatan Eselon Pemprov Malut, Fraksi PKB Tekankan Prinsip Meritokrasi
Muksin Amrin, menyambut baik rencana Gubernur Sherly Laos dan Wakil Gubernur Sarbin Sehe mengevaluasi jabatan eselon II dan III pada Agustus 2025 ini
-
Kata Haryadi, Klaim 3 Pulau di Halmahera Tengah oleh Pemprov Papua Barat Daya Bikin Masyarakat Resah
Secara de facto dan de jure merupakan bagian sah dari wilayah administratif Maluku Utara tepatnya di Halmahera Tengah
-
Tak Masuk dalam Buku Platform RPJMD Malut 2025–2029, Mislan Syarif: Taliabu Butuh Perhatian Nyata
Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara Daerah Pemilihan V (Kabupaten Kepulauan Sula dan Kabupaten Pulau Taliabu), Mislan Syarif, keluhkan
-
Nazlatan Kasuba: Pemprov Maluku Utara Segera Tentukan Nasib 1.390 PPPK
Ketua Komisi I DPRD Maluku Utara, Nazlatan Ukhara Kasuba, mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov)
-
9 Fraksi DPRD Malut Setujui Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2024 Disahkan Jadi Perda
DPRD Provinsi Maluku Utara melaksanakan rapat paripurna masa persidangan ketiga tahun 2024/2025
