TOPIK
DPRD Halmahera Selatan
-
Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, resmi menindaklanjuti tuntutan massa aksi pada 8 September 2025 terkait masalah pelantikan 4 kades
-
"Posisi sampah medis itu di luar rumah sakit, dan sudah kami bereskan, "tegas Direktur RSUD Labuha, Halmahera Selatan, Titin Andriani
-
Lembaga wakil rakyat itu membuka peluang menggunakan hak angketnya untuk pembentukan panitia khusus atau Pansus
-
"Minggu ini atau depan, Badan Kehormatan DPRD menjadwalkan pemeriksaan. Pak Masdar juga sementara diperiksa etik di PDI-P, "ujar Muslim Hi Rakib
-
Anggota Komisi II DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Gufran Mahmud, menyoroti masalah aktivitas kafe Bunga Low (BL) 3 di Desa Labuha
-
Ketua Badan Kehormatan DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Gufran Mahud, mengatakan anggota DPRD dari PDI-P, Masdar Mansur, tak bisa dipores etik
-
Anggota DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara dari PDI-P, Masdar Mansur, memberi klarifikasi terkait unggahan di akun media sosial (Medsos) Facebook
-
Iksan U Basrah menilai Dinkes Halmahera Selatan cenderung lemah dalam melakukan pengawasan terhadap pihak ketiga yang mengerjakan proyek
-
Wakil Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara, Iksan U. Basrah, merespons mangkraknya proyek penampungan air bersih RSP Pulau Makian
-
"Rakyat butuh pelayanan nyata,Kalau obat saja tidak ada, apa gunanya rumah sakit?, "kata Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan Junaidi Abusama
-
16 anggota DPRD tersebut tidak mengikuti upacara yang berlangsung di lapangan Asombang, Desa Labuha, Kecamatan Bacan, Minggu (17/8/2025)
-
Sebanyak 16 anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, absen dalam upacara pengibaran bendera merah putih di lapangan Asombang
-
Gufran menyebut perempuan yang dituding sebagai selingkuhan Humein juga bagian dari korban pencemaran nama baik
-
Menurut Sahdan, Humein Kiat tak terima dengan fitnah berselingkuh dengan istri orang. Kliennya juga merasa nama baiknya tercemar akibat fitnah ini
-
Pempus, menurut Rustam, terkesan diskriminasi. Di mana konsep disentralisasi telah menjadi Piramida terbalik setelah KB-DBH dipangkas
-
"Surat edaran ini bukan sebuah kewajiban, jadi tidak menjadi kewajiban secara kelembagaan, "kata anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan Sagaf Hi Taha
-
Camat Kecamatan Kepuluan Joronga, Rahmatullah, dua kali absen dari panggilan Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Maluku Utara
-
"Karena sudah tidak layak maka Insya Allah di APBD induk 2026 akan dianggarkan, "kata Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
"Kita tunggu RPP. Kalau sudah di bahas, maka kita DPRD juga bergerak, "ujar Wakil Ketua DPRD Halmahera Selatan Muslim Hi Rakib
-
"DKP harusnya mengevaluasi, bagaimana sampai budidaya ini tidak berfungsi lagi, "kata Ketua Komisi II DPRD Halmahera Selatan Rustam Djalil
-
"Saya harap OPD pelaksana proyek-proyek besar tersebut harus proaktif, "pinta Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib
-
"Jumlah anggaran tak pengaruhi program lain yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, "kata Ketua Komisi III DPRD Halmahera Selatan Safri Talib
-
"Ada beberapa, salah satunya masalah sengketa lahan Pasar Labuha sehingga pengaruhi pendapatan Diskoperindag Halmahera Selatan, "kata Rustam Djalil
-
Kondisi bangunan Kantor DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara yang berlokasi di Jl. Kebun Karet Putih, Bacan Selatan, makin parah
-
"Hanya Dinas Perkim yang serapan anggarannya di atas 50 persen, "ungkap Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil
-
"OPD yang belum mengajukan dokumen lelang diharapkan untuk lebih proaktif, "pinta Sekretaris Komisi III DPRD Halmahera Selatan Irfan Djalil
-
Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Safri Talib, akan mendorong tambahan anggaran kepada empat OPD
-
Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Gufran Mahmud, mengungkap penyebab mayoritas anggota DPRD tak hadir
-
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Eliya Gabrina Bachmid, sudah 5 kali berturut-turut absen
-
"Rapat paripurna dengan agenda pembentukan Pansus DOB di Halmahera Selatan akan diagendkan kembali setelah tiga hari, "ujar Muslim Hi Rakib
